Liputan6.com, Canberra - Australia akan menaikkan pajak tembakau miliaran dolar dalam empat tahun ke depan, sementara saat ini pemerintah menerapkan aturan terkait merokok dan vaping atau rokok elektronik.
Vaping untuk penggunaan rekreasi juga akan dilarang. Sebab, pemerintah berusaha mencegah generasi muda dari kecanduan nikotin, Menteri Kesehatan Australia Mark Butler mengatakan pada Selasa, 2 Mei 2023.
Advertisement
Pajak tembakau akan dinaikkan sebesar 5 persen per tahun mulai September, kata Butler, yakni peningkatan total sebesar AU$3,3 (Rp32 triliun) selama empat tahun. Itu mengikuti peningkatan AU$234 juta (sekitar Rp2 triliun) untuk regulasi rokok elektronik yang lebih ketat, termasuk kontrol baru pada impor dan pengemasannya.
"Vape atau rokok elektronik mengandung lebih dari 200 bahan kimia yang tidak baik bagi paru-paru. Beberapa bahan kimia yang sama akan Anda temukan di penghapus cat kuku dan pembasmi gulma," jelas Butler, seperti dikutip dari ABC News, Rabu (3/5/2023).
Pemerintah akan bekerja dengan negara bagian dan teritori untuk menghentikan penjualan vape di toko ritel dan toko serba ada dan mempermudah mendapatkan resep untuk penggunaan terapeutik.
Untuk mengatasi pasar gelap yang berkembang, pemerintah akan meningkatkan standar produk vape, termasuk dengan membatasi rasa dan warna. Pemerintah juga akan membutuhkan kemasan seperti farmasi, pengurangan konsentrasi dan volume nikotin maksimum yang diizinkan dan larangan penggunaan vape sekali pakai.
"Ini adalah produk yang ditargetkan untuk anak-anak kita," kata Butler. "Vaping telah menjadi masalah perilaku nomor satu di sekolah menengah, dan menyebar luas di sekolah dasar. Ini harus diakhiri."
Kampanye Kesehatan juga Berperan untuk Hentikan Kecanduan Merokok pada Remaja
Butler juga mengatakan hasil yang diperoleh dengan susah payah dalam kesehatan masyarakat terkait dengan pengurangan merokok dapat dibatalkan oleh "ancaman baru".
Steve Robson, presiden Asosiasi Medis Australia, kelompok dokter terkemuka negara itu, mendukung langkah tersebut. "Kami tahu generasi muda baru Australia sedang kecanduan vape dan ini adalah inisiatif yang bagus."
CEO Alcohol and Drug Foundation Erin Lalor mengatakan kebanyakan orang yang melakukan vaping di Australia menggunakan produk yang tidak diatur, tanpa tahu apa yang ada di dalamnya.
"Beberapa orang yang melakukan vape, termasuk anak muda, mungkin tanpa sadar mengonsumsi nikotin dan telah membentuk ketergantungan," ujarnya.
Kampanye kesehatan masyarakat senilai AU$63 juta (Rp620 miliar) akan diluncurkan untuk mencegah warga Australia menggunakan vaping dan mendorong mereka yang sudah harus berhenti. Program dukungan yang membantu warga Australia berhenti vaping akan didukung oleh investasi sebesar AU$30 juta (Rp295 miliar), dan pendidikan di kalangan praktisi kesehatan tentang penghentian merokok dan nikotin akan diperkuat.
Pemerintah akan mengalokasikan lebih lanjut AU$140 juta (sekitar Rp1 triliun) untuk program membantu masyarakat adat berhenti merokok, yang akan diperluas hingga mencakup vaping.
Australia memiliki salah satu tingkat merokok terendah di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dengan 11,2 persen warga Australia berusia 15 tahun ke atas merokok pada 2019, menurut statistik pemerintah.
Advertisement
Jual Rokok ke Korea Utara, British American Tobacco Didenda Rp9,4 Triliun
Regulasi ketat soal tembakau juga tidak hanya di Australlia, British American Tobacco (BAT) akan membayar US$635 juta (sekitar Rp9,4 triliun) plus bunga kepada otoritas Amerika Serikat (AS) setelah anak perusahaannya mengaku melanggar sanksi dengan menjual rokok ke Korea Utara.
Otoritas AS mengatakan bahwa denda tersebut menyangkut dengan aktivitas BAT di Korea Utara antara 2007 dan 2017.
"Kami sangat menyesali kesalahan tersebut," ungkap Chief Executive Officer BAT Jack Bowles seperti dilansir BBC, Rabu (26/4/2023).
BAT adalah salah satu perusahaan multinasional tembakau terbesar di dunia dan salah satu dari 10 perusahaan terbesar di Inggris. Perusahan itu memiliki merek rokok besar termasuk Lucky Strike, Dunhill, dan Pall Mall.
Dalam sebuah pernyataan, BAT mengatakan telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan Kementerian Kehakiman AS (DOJ) dan perjanjian penyelesaian perdata dengan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Kementerian Keuangan (OFAC).
DOJ mengatakan BAT juga berkonspirasi untuk menipu lembaga keuangan agar mereka memproses transaksi atas nama entitas Korea Utara.
Selandia Baru Larang Rokok untuk Kaum Muda Kelahiran 2009 ke Atas
Selanjutnya, Selandia Baru pada Selasa 13 Desember 2022 mengesahkan undang-undang rencana unik untuk menghentikan kebiasaan merokok tembakau, dengan memberlakukan larangan seumur hidup pada kaum muda untuk membeli rokok.
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tembakau tidak boleh dijual kepada siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009.
Artinya usia minimum untuk membeli rokok akan terus naik. Secara teori, seseorang yang mencoba membeli sebungkus rokok 50 tahun dari sekarang memerlukan ID untuk menunjukkan bahwa mereka berusia minimal 63 tahun.
Namun, otoritas kesehatan berharap merokok akan menghilang jauh sebelum itu. Mereka memiliki tujuan yang dinyatakan untuk membuat Selandia Baru bebas rokok pada 2025.
Undang-undang baru itu juga mengurangi jumlah pengecer yang diperbolehkan menjual tembakau dari sekitar 6.000 menjadi 600, dan mengurangi jumlah nikotin yang diperbolehkan dalam tembakau yang dihisap.
"Tidak ada alasan bagus untuk mengizinkan produk dijual yang membunuh setengah dari orang yang menggunakannya," Wakil Menteri Kesehatan Dr. Ayesha Verrall mengatakan kepada anggota parlemen di Parlemen, dikutip dari AP, Rabu (14/12/2022).
"Dan saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami akan mengakhiri ini di masa depan, saat kami mengesahkan undang-undang ini."
Advertisement
