Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang diprediksi masih tumbuh kuat di tahun 2023, meskipun ekonomi global melambat.
"Patut disyukuri momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dapat kita jalani dalam kondisi ekonomi yang lebih baik meski ekonomi global melambat. Indonesia diperkirakan salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di 2023," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara 14th Annual Conference Asia-Pasific Tax Forum, Rabu (3/5/2023).
Advertisement
Bahkan, kata Wapres, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia tumbuh bisa tumbuh dikisaran 5 persen year on year pada tahun ini.
Sedangkan, proyeksi ADB untuk pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik naik dari proyeksi tahun lalu 4,2 persen menjadi 4,8 persen untuk tahun 2023 dan 2024.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan kontribusi kawasan Asia bahkan diperkirakan dapat mencapai 70 persen dari pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini.
Investasi
Disisi lain, peningkatan konsumsi dan investasi sudah nampak dibeberapa kawasan termasuk Asia pasifik, pariwisata, dan transaksi remitansi diberbagai negara meningkat seiring dengan pelonggaran pembatasan akibat pandemi.
Menurut Ma'ruf Amin, Indonesia harus merespon momentum ini dengan lincah dan bijak, terutama untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, produktivitas, serta membangun ketahanan ekonomi baik nasional maupun kawasan
Perkuat Forum Internasional
Disamping itu, Indonesia juga terus berkomitmen meningkatkan peran strategisnya diberbagai forum regional, multilateral, dan internasional terlebih saat ekonomi global tertekan akibat pandemi dan aneka disrupsi.
Adapun dihadapan delegasi yang hadir, Ma'ruf Amin mengatakan setelah Indonesia sukses dengan Presidensi G20, tahun ini Indonesia kembali memegang keketuaan Asia dengan harapan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan.
"Keberhasilan kita dalam menghadapi pandemi dan dampak ikutannya antara lain ditentukan oleh keberanian mengambil langkah yang tidak biasa dan dalam situasi yang tidak biasa pula," ujarnya.
Advertisement
Reformasi Kebijakan
Salah satunya, pemerintah tetap melanjutkan reformasi kebijakan dan perundang-undangan dibidang ekonomi diantaranya UU Cipta Kerja, UU hubungan keuangan antar Pemerintah pusat dan daerah, UU Harmonisasi Perpajakan serta UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
"Harapannya hal tersebut dapat meningkatkan kemudahan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia," pungkas Wapres.
Salah satunya, pemerintah tetap melanjutkan reformasi kebijakan dan perundang-undangan dibidang ekonomi diantaranya UU Cipta Kerja, UU hubungan keuangan antar Pemerintah pusat dan daerah, UU Harmonisasi Perpajakan serta UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
"Harapannya hal tersebut dapat meningkatkan kemudahan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia," pungkas Wapres.
