Anak Buah Erick Thohir Terus Rayu BPKP Soal Izin Impor KRL Bekas dari Jepang

Kementerian BUMN telah menghitung ulang kebutuhan impor KRL bekas dari Jepang, yakni sebanyak 10 sampai 12 KRL yang dibutuhkan untuk mengisi masa transisi sebelum KRL buatan PT INKA selesai.

oleh Tira Santia diperbarui 03 Mei 2023, 15:00 WIB
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di acara Asia Pasific Tax Forum, di Hotel Arya Duta, di Jakarta, Rabu (3/5/2023). Kartika angkat bicara terkait rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas untuk menggantikan sejumlah KRL Jabodetabek. (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, angkat bicara terkait rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas untuk menggantikan sejumlah KRL Jabodetabek.

Pihaknya saat ini masih berusaha untuk melobi Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, agar permasalahan kebutuhan KRL bekas ini bisa segera selesai.

"Saya sudah diskusi dengan pak Ateh dan lagi lapor ke Menkomarves," kata Kartika, saat ditemui di acara Asia Pasific Tax Forum, di Hotel Arya Duta, di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Terdapat dua hal yang Kementerian BUMN dorong untuk memenuhi kebutuhan KRL. Pertama, pendekatan TKDN melalui PT INKA (Persero) yang mulai melakukan produksi kereta penumpang dan kereta listrik (KRL) di Pabrik INKA yang ada di Banyuwangi.

"Kita lagi kejar supaya di 2026 bisa produksi. tapi kita juga menyadari bahwa masyarakat membutuhkan solusi segera," ujarnya.

Kedua, disamping itu pihaknya telah menghitung ulang terkait kebutuhan KRL impor, yakni sebanyak 10 sampai 12 KRL yang dibutuhkan untuk mengisi masa transisi sebelum KRL buatan PT INKA selesai.

"Kemarin kita sudah itung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10 sampai dua belas (KRL) yang harus kita akselerasi. sudah kita minta pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN saat ini juga sedang meneliti kerangka KRL yang sudah tua untuk diketahui berapa yang bisa diretrofit atau penambahan atau pembaruan teknologi maupun fitur baru pada rangkaian kereta lama.

"Kita juga lagi meneliti kerangka yang sudah tua itu berapa yang bisa diretrofit, sehingga 2024 ke 2025 selain kereta baru dari Inka kita juga meretrofit kereta yang saat ini," pungkasnya.


Bocoran Bos KAI Soal Kepastian Impor KRL Bekas Jepang

Suasana Stasiun Kereta KRL di Stasiun Karet Sudirman, Jakarta, Selasa (2/5/2023). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terancam tidak dapat mengganti 10 unit rangkaian KRL Jabodetabek yang akan pensiun pada tahun 2023 dan 19 unit pada tahun 2024 dikarenakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak usulan PT KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang serta meminta perseroan membeli produk dalam negeri. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah saat ini masih belum memutuskan soal impor KRL bekas dari Jepang, mengingat adanya kebutuhan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menggantikan sejumlah trainset yang pensiun. Kabarnya, kepastian impor KRL ini akan diputuskan dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memberikan sinyal kalau kepastian impor kereta bekas dari Jepang akan diputuskan dalam waktu dekat. Kendati, dia belum berbicara banyak mengenai rencana tersebut.

"Kan kemarin pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) udah ngomong, tunggu habis lebaran," ujarnya saat ditemui di Depok, Kamis (13/4/2023).

Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut akan membahas kembali mengenai kepastian impor KRL bekas dari Jepang.

"Untuk 2023 kemungkinan besar kita akan berdiskusi dengan BPKP dan Kementerian perindustrian dan persagangan, untuk ada impor darurat pak mungkin sekitar 10-12 trainset, kita sedang kaji dan ktia akan bicarakan dengan BPKP dalam waktu dekat," ujarnya.

Menurutnya, langkah ini jadi solusi jangka pendek yang bisa diambil. Sementara, untuk solusi jangka menengah dan jangka panjang, tetap akan kembali mementingkan produksi kereta api dalam negeri.

"Jadi rasanya ktia akan lihat short term solution tapi medium term dan long terms solutionnya juga ktia dusun secara baik. Mungkin annti rencana produksi atau retrofit nanti tetap kita benahi di 2024 dan 2025," ungkapnya.


Bertemu BPKP

Sebanyak 29 unit rangkaian kereta rel listrik (KRL) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan berhenti beroperasi periode 2023-2024, berpotensi menganggu layanan transportasi publik di masyarakat. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Lebih lanjut, pria yang karib disapa Tiko ini mengungkapkan akan bertemu dengan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya untuk menentukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan saat ini.

Selain itu, dia juga akan turut membahas dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Harusnya dalam minggu-minggu ini (diputuskan). Saya akan ketemu BPKP untuk diskusi dan nanti kita akan bahas dengan Kemenko Marves juga," kata dia.

 

Infografis Polemik Operasional KRL Jabodetabek saat Pandemi Corona. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya