Liputan6.com, Jakarta Bali akan menjadi tuan rumah pertemuan ke-4 Meeting of the Parties (MOP) soal kesepakatan negara pelabuhan, atau Port State Measures Agreement (PSMA) Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO).
Event internasional tersebut akan diselenggarakan di The Anvaya Beach Resort, Bali pada 8-12 Mei 2023.
Advertisement
Chairperson of the 4th Meeting of The PSMA, Nilanto Perbowo mengatakan, gelaran PSMA Meeting ke-4 tersebut seharusnya diadakan pada 2022 lalu.
"Karena pandemi saat itu demikian belum jelas, dan padatnya agenda pertemuan internasional, maka digeserlah ke 2023. Alhamdulillah hari ini Bali sudah bagus, sudah terbuka seluruhnya," ujarnya saat Bincang Bahari di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Nilanto meyakini, acara yang bakal dihadiri banyak delegasi asing dari berbagai negara tersebut bakal membawa manfaat dan dampak ekonomi kepada masyarakat Bali.
"Mereka pasti akan membelanjakan macam-macam. Pada saat ngobrol di banyak pertemuan, mereka pasti sudah bertanya, bagaimana Bali. Mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan di Bali. Mudah-mudahan dampak ekonomi lokal luar biasa besar," ungkapnya.
Selain manfaat bagi pendapatan negara, para pelaku usaha di sektor pariwisata Pulau Dewata pun disebutnya pasti akan ikut merasakan dampak langsung dari gelaran 4th MOP PSMA tersebut.
"Paling tidak kita bisa menghitung peserta dari luar negeri hadir, dateng, mereka sudah kena airport tax. Belum lagi transportasi, hote. Peserta ini membiayai dirinya sendiri. Kamar mereka harus beli sendiri, kemudian mereka pasti spending," kata Nilanto.
Secara makro, hasil pertemuan akbar negara-negara pelabuhan tersebut bakal memberi keuntungan bagi produk perikanan Indonesia.
"Penguatan daya saing produk ikan indonesia di pasar global, itu yang paling penting bagi kita semua. Tentu ekologi sebagai panglima itu jadi tagline dari PSMA sendiri," pungkas dia.
Terapkan Konsep Ekonomi Biru, KKP Jamin Ikan yang Diekspor ke Uni Eropa Diproduksi Secara Berkelanjutan
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan. Saat ini, tata kelola perikanan di Indonesia diarahkan melalui kebijakan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan atau Sustainable Blue Economy, salah satunya melalui penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Oleh karena itu, KKP berani menjamin bahwa produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari hasil penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
"Kebijakan ini adalah solusi atas kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali dan berlebih yang berimbas pada kerusakan ekosistem dan menurunnya populasi perikanan," ujar Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud saat berdiskusi dengan TV-8 Barcelona, media terkemuka di Barcelona Spanyol, Kamis (27/4/2023) waktu setempat.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana menegaskan KKP terus berupaya melakukan penambahan luasan kawasan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia untuk memasuki pasar global, khususnya ke Uni Eropa yang makin ketat terutama terkait isu keberlanjutan dan non-illegal fishing.
Advertisement
KKP Optimis Ekspor ke Pasar UE Terus Bertumbuh
Komitmen KKP dalam mendukung produk perikanan yang berkelanjutan juga disampaikan Erwin dalam forum SeafoodMap Event Debut yang diselenggarakan Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)-UNIDO dan berkolaborasi dengan organisasi pangan dunia atau FAO
“SeafoodMAP sebagai platform digital yang dikembangkan oleh GSSI dapat berfungsi sebagai kanal yang mempertemukan pelaku usaha perikanan yang berkomitmen terhadap produk yang berkelanjutan. Pelaku usaha yang terlibat dalam platform tersebut merupakan pelaku yang sudah mendapatkan sertifikat sustainability maupun yang sedang melaksanakan Fisheries/Aquaculture Improvement Project (FIP) atau sedang melaksanakan upaya-upaya dalam rangka mendukung perikanan yang berkelanjutan. Ini satu langkah lebih maju bagi pelaku usaha Indonesia,” jelasnya.
"Kita optimis ekspor ke pasar Uni Eropa akan terus bertumbuh pada masa yang akan datang," tegasnya.
Menurutnya, menjaga lingkungan, kelestarian dan tanggung jawab sosial merupakan strategi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan penghidupan yang lebih baik bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Strategi ini juga sangat penting untuk menjamin kontinuitas pasokan hasil laut, baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun keamanan pangan guna mendapatkan akses pasar yang lebih baik di pasar global.
"Sertifikasi ekolabel berperan penting dalam pembangunan perikanan berkelanjutan," ujarnya.
