Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga telah memulai uji coba pembelian BBM Pertalite dengan syarat menunjukkan QR Code MyPertamina. Uji coba ini dijalankan di beberapa wilayah, sebagai tahap awal.
Diketahui, QR Code MyPertamina adalah salah satu syarat untuk pembelian BBM Pertalite setelah konsumen melakukan pendaftaran. Hingga saat ini sudah ada 6,5 juta orang yang mendaftarkan kendaraannya ke MyPertamina sebagai salah satu upaya pendataan subsidi tepat.
Advertisement
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkap, Pertamina masih menjalankan uji coba secara terbatas di beberapa kota dan kabupaten. Ada 3 provinsi yang menjalankan uji coba ini. Yakni, Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung. Serta tambahan 1 daerah di Papua, yakni Timika.
"Kita menguji coba sistem QR code, namun bagi yang belum memiliki QR code masih bisa mengisi Pertalite, dan diarahkan untuk melakukan pendaftaran," ujar Irto kepada Liputan6.com, Kamis (4/5/2023).
Irto menguraikan, bagi konsumen yang akan membeli Pertalite, akan lebih dulu ditanya mengenai kepemilikan QR Code. Jika sudah memiliki, bisa langsung membeli Pertalite seperti biasa.
Namun, jika belum memilikinya, maka pembelian dibatasi sebanyak 20 liter per hari bagi kendaraan roda 4.
"Bagi yang belum punya QR code kita arahkan langsung untuk melakukan pendaftaran, prosesnya juga cukup singkat untuk mendapatkan QR Code. Sebelum ada QR Code bisa mengisi max 20 liter. Bagi yang memiliki QR Code bisa melakukan pembelian seperti biasa," jelasnya.
Informasi, ketika diminta menunjukkan QR Code, konsumen bisa menunjukkan bukti tangkapan layar atau unduhan QR Code dari MyPertamina. Selain itu, konsumen juga bisa mencetak QR Code itu di secarik kertas untuk ditunjukkan kepada petugas.
6,5 Juta Kendaraan Sudah Daftar
Lebih lanjut, Irto menerangkan hingga saat ini sudah ada 6,5 juta kendaraan yang mendaftar ke sistem subsidi tepat MyPertamina. Pendaftaran sendiri telah dibuka sejak Juli 2022 lalu.
Dia mengungkap, saat ini uji coba masih difokuskan di daerah tersebut. Dia juga belum mengatakan daerah mana lagi yang jadi target uji coba pembelian dengan skema serupa.
"Ini masih on progres dan kita masih evaluasi," kata dia.
Sementara itu, mengenai pembatasa pembelian Pertalite, Irto menyebut masih menunggu arahan pemerintah. Utamanya mengenai revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014.
"Prinsipnya pengaturan perlu kita lakukan agar subsidi bisa tepat sasaran dan tidak melebihi kuota yang ditetapkan Pemerintah. Secara paralel kita juga menunggu arahan Pemerintah untuk Revisi Perpres 191/2014," pungkas Irto Ginting.
Advertisement
Pembatasan Beli Pertalite
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara mengenai rencana pembatasan pembelian BBM Pertalite yang belum terealisasi. Menurutnya, yang sudah dipastikan adalah jumlah kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tersebut.
Diketahui, pembatasan yang dimaksud adalah membatasi pengguna kendaraan dengan kriteria khusus untuk mengakses Pertalite. Mekanismenya, melalui pendaftaran ke MyPertamina, yang nantinya sebagai bukti kelayakan untuk memberi Pertalite.
Erick menyebut, sejauh ini keputusan yang sudah disepakati antara dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sebatas mengenai kuota alokasi Pertalite. Namun, mengenai pembatasan belum ada keputusan lanjutan.
"Yang pasti hasil meeting saya dengan Ibu Menkeu dan Menteri ESDM, kita sudah sepakati kuotanya. Apakah ada pembatasa, saya belum dibicarakan," ujar dia di Kementerian BUMN, ditulis Kamis (4/5/2023).
Informasi, pembatasan ini juga disebut-sebut masih menunggu revisi Perpres Nomor 191/2014. Mengingat, kriteria kendaraan yang boleh mengonsumsi Pertalite bakal diatur dalam Perpres itu.
Erick menyebut akan mengadakan pertemuan kembali untuk membahas mengenai kelanjutan rencana pembatasan Pertalite.
"Nanti coba saya ajak meeting lagi tiga menteri, biasanya ada policy-policy bersama," kata dia.
