Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut dirinya tak melanggar konstitusi saat mengundang enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Jokowi meminta publik mengerti dirinya juga merupakan seorang politisi.
"Kalau mereka (parpol) mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada," jelas Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Advertisement
"Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," sambungnya.
Dia menilai wajar apabila ikut membahas soal politik. Jokowi menyebut hal tersebut juga bagian dari tugasnya sebagai seorang presiden.
"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berarti biasa kalo saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong. Kan itu tugasnya seorang presiden," kata Jokowi.
Dia membantah ikut-ikutan atau cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Jokowi menekankan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) merupakan urusan partai dan koalisi partai.
"Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah olak-balik saya sampaikan kan?" tutur Jokowi.
Jokowi memastikan dirinya tak lagi ikut campur apabila sudah ada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai capres dan cawapres 2024.
"Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU baru saya gitu," ucap Jokowi sambil mengangkat tangan.
Demokrat Kritik Pertemuan Ketum Parpol di Istana
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai, pertemuan enam ketua umum partai politik pro pemerintah di Istana Negara Jakarta pada Selasa, 2 Mei malam tidak etis. Menurut dia, Istana menjadi lambang negara dan tempat presiden memimpin bawahannya, sedangkan ketua partai bukanlah bawahan presiden.
"Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi menurut saya enggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," kata Andi kepada awak media saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).
Andi mengamini, tidak ada peraturan tertulis yang melarang presiden menghelat pertemuan dengan siapa pun di Istana. Hanya saja, hal itu terasa kurang etis bila dipakai untuk tempat kumpul-kumpul.
"Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah, di tempat mana gitu, tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek," saran Andi.
Andi mencontohkan, peristiwa kumpulnya ketua umum partai politik bersama Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN pada momentum buka puasa adalah cara yang benar. Menurut dia, tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan partai.
"Jokowi di kantor PAN, itu menurut saya paling tepat. Tidak cocok kalau di Istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu," kritik dia.
Advertisement
