Dito Mahendra Jadi DPO, Langkah Tegas Kabareskrim Polri Dinilai Konkrit

Liputan6.com, Jakarta Bareskrim Polri telah menetapkan Mahendra Dito S alias Dito Mahendra sebagai tersangka di kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal. Lantaran mangkir dari pemeriksaan, polisi pun memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila, Agus Surono pun mendukung langkah tegas Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya sikap tersebut merupakan bentuk tegas dan konkrit pihak kepolisian dalam menangani perkara tersebut secara serius.

“Menurut saya bagus, memang harus upaya serius dan konkrit dalam melakukan proses hukum kepada siapapun yang melanggar hukum,” tutur Agus kepada wartawan, Jumat (5/5/2023).

Agus menilai, penetapan tersangka dan status DPO terhadap Dito Mahendra adalah bukti bahwa Polri tidak pandang bulu dalam penegakan hukum.

“Terkait dengan penetapan sebagai DPO, itu merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai DPO,” jelas dia.

Agus berpesan, penanganan kasus layaknya Dito Mahendra tetap perlu mengedepankan langkah-langkah penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Diharapkan Polri dapat menangani perkara itu dengan seadil-adilnya.

“Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, dengan tetap proses hukumnya harus menerapkan asas pruden dan due process of law,” Agus menandaskan.

Diketahui, tersangka kasus senpi ilegal Dito Mahendra tidak lagi hadir dalam panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri. Atas dasar itu, polisi pun memasukkannya ke dalam daftar DPO.

"Saudara Dito sampai hari ini tidak punya itikad baik memenuhi undangan saat penyelidikan ataupun pemanggilan penyidik sebagai saksi dua kali maupun pemanggilan tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa (2/5/2023).