Liputan6.com, Jakarta Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank / ADB) dan Otorita Ibu Kota Nusantara merampungkan sebuah nota kesepahaman (MoU) yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed, di Incheon, Korea Selatan, Jumat 5 Mei 2023.
Advertisement
Berdasarkan MoU tersebut, ADB dan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama memastikan pengembangan IKN Nusantara dirancang dengan baik, dengan dampak lingkungan yang minimal dan target emisi bersih nol pada 2045.
MoU tersebut mengkonfirmasikan lebih lanjut upaya bersama ADB dan Pemerintah Indonesia untuk memobilisasi potensi pembiayaan dari fasilitas pembiayaan iklim dan kerja sama pemerintah–swasta guna mendorong pembangunan Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan.
Bambang mengatakan bermitra dengan ADB bisa membantu Nusantara berkontribusi bagi agenda global mengatasi perubahan iklim. Termasuk meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Nusantara terus mengukuhkan jalan menjadi ibu kota hutan berkelanjutan pertama di dunia, dan juga sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045,” kata Bambang dalam keterangan pers, dikutip di Jakarta, Jumat (5/5).
Dalam kesempatan yang sama, Ahmed menilai proyek pembangunan Nusantara merupakan kesempatan unik untuk meneruskan praktik terbaik internasional dalam perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan sebuah kota. Untuk itu, ADB menyambut kerja sama Pemerintah RI untuk pembangunan IKN Nusantara sebagai kota hutan dengan karbon netral.
“ADB senang dapat mendukung Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengembangkan rencana yang efektif guna merealisasikan visinya, yaitu kota hutan yang pintar dan netral karbon,” kata Ahmed.
Sebagai informasi Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk pada Maret 2022 sebagai lembaga tingkat menteri yang kedudukannya langsung di bawah Presiden Indonesia. Otorita ini bertanggung jawab melaksanakan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru, serta mengawasi peralihan pemerintah ke ibu kota baru dan, pada akhirnya, akan menjadi pengelola kota tersebut.
Sementara itu, ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
Oleh-Oleh Otorita IKN dari Korea, ADBI Siap Bantu Proyek Ibu Kota Nusantara
Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kerjasama berbagi pengetahuan, penelitian, dan pengembangan bersama Bank Pembangunan Asia, ayau Asian Development Bank Institute (ADBI).
MoU ini ditandatangani di Incheon, Korea Selatan oleh Kepala OIKN Bambang Susantono dan Dean and CEO ADB Institute Tetsushi Sonobe, pada Rabu (3/5/2023).
"Kerjasama dengan ADB Institute akan membantu kami dalam memperluas jaringan kerja sama dan meningkatkan kapasitas untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang cerdas dan berkelanjutan," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Kamis (4/5/2023).
Dean and CEO ADB Institute Tetsushi Sonobe, menyambut baik kerja sama ini. "ADB Institute siap memberikan dukungan dan berbagi pengalaman. Kami percaya bahwa kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh," imbuhnya.
Penandatanganan MoU ini menandai dimulainya kolaborasi bagi kedua belah pihak dalam memperkuat hubungan kerjasama strategis dalam bidang pengetahuan.
Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini seperti, organisasi dan co-sponsor dalam acara-acara bersama, lokakarya dan/atau fasilitasi kegiatan seperti peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk mengatasi isu-isu pembangunan.
Kedua, mendorong penelitian tentang isu-isu strategis seperti menciptakan kota layak huni, tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan, tata kelola dan kapasitas kelembagaan di tingkat sub-nasional, ketahanan bencana, perubahan iklim, dan lain-lain.
Ketiga, melakukan publikasi bersama, seperti publikasi jurnal akademik, buku, laporan, dan blog, serta kemungkinan keluaran e-learning, episode podcast, laporan, dan produk pengetahuan dan lainnya.
"Tak hanya itu, dalam perjanjian ini Otorita IKN dan ADB Institute akan berkolaborasi dalam hal pembiayaan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan tersebut," pungkas Bambang.
Advertisement
Investasi Belum Bisa Diandalkan, Proyek IKN Nusantara Masih Bergantung APBN
Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan, pembangunan ibu kota baru atau IKN Nusantara sejauh ini belum bisa mengandalkan investasi.
Menurut dia, pada investor masih menunggu proses pembebasan lahan (land clearing) di area IKN. Sehingga dana pembangunannya masih 100 persen bertopang pada APBN.
"Belum, sekarang (dana bangun IKN Nusantara) baru APBN semua," ujar Menteri Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Untuk pemasukan investasi, ia menambahkan, Badan Otorita IKN saat ini tengah merampungkan standar operasional prosedur (SOP) terkait hal tersebut. Di sisi lain, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Usaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Nusantara.
"Peraturan Pemerintahnya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya di Badan Otorita," imbuh Menteri Basuki.
Senada, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, kedatangan investor baru di IKN Nusantara berada di bawah wewenang Badan Otorita IKN.
"Prinsipnya kan begini, investor sudah banyak yang minat. Tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau taruh uang. Kan semua juga begitu, kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Sembari menunggu investor, pemerintah disebutnya pasti akan menggelontorkan subsidi dulu melalui APBN.
"Tidak ada duluan di negara mana pun proses pemindahan negara itu investor dulu yang masuk, pasti government subsidi dulu. Kalau itu sudah, lihat keseriusan kesungguhan pemerintah, investor akan ikut," tegas Endra.
