Megawati Ungkap Isi Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Parpol di Istana

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meyinggung isi pembicaraan saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik (ketum parpol) pendukung pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta Selasa 2 Mei 2023.

oleh Putu Merta Surya PutraNanda Perdana Putra diperbarui 05 Mei 2023, 20:10 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dalam seminar Haluan Pembagunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meyinggung isi pembicaraan saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik (ketum parpol) pendukung pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta Selasa 2 Mei 2023.

Menurut dia, pertemuan itu hanya bentuk silaturahmi yang diisi dengan kegiatan makan bersama. Tidak ada pembicaraan politik praktis terkait Pemilu 2024 dalam pertemuan tersebut.

"Kemarin waktu dikumpulkan ketua-ketua umum silaturahim sama presiden itu sebenarnya, kalau beritanya politik (tingkat tinggi) apa yang dibicarakan? Enggak ada, (itu hanya) silaturahim, makan, sudah gitu,” tutur Megawati di Badung, Bali, Jumat (5/5/2023).

Megawati mengatakan, dalam pertemuan itu Jokowi malah menitipkan pesan yang relevan dengan seluruh peserta seminar Haluan Pembagunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

“(Presiden) hanya bilang begini, mau nitip (pesan). Apa? Nah ini saya mau nitip balik (ke para peserta acara seminar), karena ini perintah presiden. Beliau cerita saya nanti ingin menitipkan, karena sudah saya tanya ke ahli-ahli saya bicara sama IMF, World Bank, dan yang lain, bahwa dunia sekarang mengalami perubahan demografi, ini tolong dicatat. Kita, menurut beliau, mengalami sebuah (masalah) demografi. Demografi itu kan soal penduduk. Itu (harus dipikirkan) mulai tahun ini. Jadi (bonus demografi) itu ada peak timenya (momentum puncak),” jelas dia.

Megawati menegaskan, Indonesia memiliki demografi yang bagus dan diharapkan bisa membawa bangsa dari kondisi negara berkembang ke negara maju.

Meski begitu, bonus demografi tidak akan selamanya ada dan dapat surut seperti yang dialami negara lain yakni China, Jepang, hingga Korea Selatan.

"Jadi kalau disebut piramid terbalik, karena di sini orang-orang tua yang disebut tidak produktif lagi. Kita justru dari tahun ini, ini Presiden loh bukan saya yang ngomong, sampai 2036, 13 tahun itu adalah peak timenya untuk menghasilkan dari sisi demografi produktif, manusia yang produktif dari usia 16 sampai 60-an, sehingga harus dipacu bagaimana mereka ini untuk bisa produktif,” ujarnya.

“Kalau dari produktivitas yang dilakukan manusia produktif itu, maka kita bisa terangkat jadi negara maju keempat. Yang pertama China, India, Amerika, lalu kita. Bayangkan loh," sambung Megawati.

 


Jokowi Tak Ingin NasDem Tahu Strategi Politik Parpol Lain

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.

Hal ini, kata dia, karena Partai NasDem sudah memiliki koalisi sendiri di Pilpres 2024.

"Ya memang (NasDem) tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Sementara itu, kata dia, ketua umum partai politik yang diundang ingin membangun kerja sama politik lain.

Jokowi menilai seharusnya partai pimpinan Surya Paloh itu tak boleh mengetahui strategi politik dari partai politik lain yang ingin membuat kerja sama.

"Ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Mestinya, ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang disini tau strateginya," jelas dia.

Dia menyampaikan hal tersebut wajar terjadi dalam politik. Jokowi menekankan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga pejabat politik.

Sehingga tak masalah apabila membahas politik, termasuk soal Pilpres 2024.

Namun, Jokowi mengatakan dirinya tak lagi ikut campur apabila sudah ada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai capres dan cawapres 2024.

"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berarti biasa kalo saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong. Kan itu tugasnya seorang presiden," tutur dia.

"Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU baru saya gitu," sambung Jokowi sambil mengangkat tangan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya