Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) Sohibul Iman meminta agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024, Hal ini agar kompetisi pencapresan berjalan kondusif.
"Tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral sehingga anak-anak bangsa terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif," ujar Sohibul saat konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
Advertisement
"Sehingga nanti situasi ke depan adalah kepemimpinan yang lahir dari sebuah kompetisi yang adil dan itu tentu saja akan sangat positif buat bangsa ini," tegasnya.
Para aparat dan penyelenggara pemilu juga berkewajiban netral dan tidak memihak. Agar menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
"Para penyelenggara pemilu dan aparat yang mereka berkewajiban menciptakan situasi yang jujur dan adil. Tidak memihak siapapun," kata Sohibul.
Selain itu, Koalisi Perubahan berharap Pemilu 2024 melahirkan pertarungan lebih dua pasangan calon.
"Sehingga pemilu yang jujur dan adil bisa tercipta. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh partai partai politik dengan memunculkan paslon lebih dari dua ini merupakan suatu yang positif," ujar Sohibul.
Hal ini juga menjadi pembahasan internal Koalisi Perubahan. Diharapkan disambut semua elemen politik lainnya.
"Saya kira itu menjadi bahasan kami dan mudah-midahann harapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa menjadi sesuatu yang disambut baik semua elemen politik dan bangsa yang lain," ujar Sohibul.
Jokowi: Tolonglah Mengerti, Kita Juga Politisi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah anggapan dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam urusan Pilpres 2024.
Anggapan ini muncul usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.
"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe," jelas Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Dia mengatakan urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 merupakan urusan partai serta gabungan partai. Jokowi menilai dirinya tak melanggar konstitusi dengan mengundang para ketua umum partai ke Istana.
"Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," kata dia.
"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada," sambung Jokowi.
Jokowi menyebut tak ada yang salah apabila dirinya juga berbicara soal politik. Selain seorang pejabat publik, Jokowi juga seorang politisi.
"Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," tutur Jokowi.
Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
Advertisement
