Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN, Erick Thohir, meminta semua perusahaan BUMN untuk lebih efektif dan transparan dalam berkomunikasi, demi meningkatkan reputasi BUMN. Dirinya juga menekankan agar setiap perusahaan BUMN untuk terbuka terhadap perkembangan komunikasi di era digital, termasuk segala respons yang bergulir di media sosial.
“Kita tidak perlu alergi terhadap perkembangan di media sosial, justru komen atau respons yang masuk harus kita terima, kita cerna, lalu kita jadikan bahan perbaikan dan kita manfaatkan dalam bentuk komunikasi dua arah. Publik perlu mendapatkan kepastian informasi yang cepat dan benar terutama dalam kondisi krisis,” kata Erick saat membuka BUMN Communications Week 2023 yang diselenggarakan oleh Forum Humas BUMN di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Advertisement
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BUMN, Arya Sinulingga menekankan perlunya perusahaan membangun persepsi publik yang baik terhadap perusahaan, sebagai investasi keberhasilan komunikasi perusahaan. Ia mengatakan lebih rumit bagi perusahaan BUMN untuk memberitakan langkah dan kebijakan baru karena faktor persepsi masyarakat.
“BUMN komunikasi publiknya harus sangat kuat, karena menyangkut pada pengambilan kebijakan di perusahaan, makin baik persepsi publik, apa pun itu kebijakan yang akan kita ambil, baik menyangkut IPO, PMN, laba, kenaikan harga, dan lain sebagainya, itu akan makin di-accept oleh masyarakat,” kata Arya.
Persepsi BUMN Baik
Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang memaparkan hasil survei Indonesia Indicator terhadap BUMN. Dirinya mengapresiasi BUMN, yang berdasarkan survei tersebut, hanya memperolah 12,1 persen sentimen negatif dari bulan Januari hingga awal Mei 2023.
“Artinya, persepsi BUMN di mata media online sudah cukup baik, meskipun selama Januari sampai Mei ada peristiwa yang merupakan isu negatif namun rata-rata BUMN langsung cepat memberikan respons,” ujar Rustika.
Di lain kesempatan, Ketua Forum Humas BUMN sekaligus Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan bahwa insan humas BUMN harus memiliki keberanian dan komitmen untuk berkomunikasi dengan apa adanya.
"Maka setidaknya ada tiga hal yang harus kita terapkan di dalam berkomunikasi ke publik. Pertama, harus ada ‘aturan yang jelas’ yang mendasari sebuah isu komunikasi dan kita pastikan bahwa kita ‘tidak melanggar peraturan'. Kedua, kita harus bisa menampilkan ‘data dan fakta yang akurat’, tidak sekedar narasi normatif yang tidak menjawab masalah," ungkapnya.
"Ketiga, membangun ‘narasi yang jujur’ dan memberikan manfaat dan berguna untuk masyarakat. Untuk itu, saya mengajak insan humas untuk membangun komunikasi yang berani dan terukur," tambahnya.
(*)
Advertisement
