Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK meyakini akan lahir tiga pasangan calon presiden di Pemilu 2024. Selama dalam prosesnya demokrasi berjalan dengan baik.
Politikus senior Golkar ini, mengatakan, Indonesia merupakan negara menganut sistem multi partai, tidak seperti Amerika Serikat. Bila proses demokrasi berjalan dengan baik, maka sangat memungkinkan lahir lebih dari dua pasangan calon presiden.
Advertisement
"Kita harap juga prosesnya yang baik, ini demokrasi, kita bukan Amerika yang partainya cuma dua, kita partainya banyak jadi kalau baik tiga wajar, bukan jumlahnya tapi proses demokrasinya berjalan dengan baik," ujar JK usai menjamu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediamannya, Jalan Brawijaya Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
Menurut dia kenyataan politik hari ini, minimal bisa lahir tiga pasangan calon presiden. Ia berharap tiga pasangan yang berkontestasi di Pemilu 2024.
"Bukan baik atau tidak baik, kenyataan politiknya minimum tiga, dan itu saya baik saja, dulu yang waktu saya lima malah, dan itu sangat baik pelaksanaan," ujar JK.
JK sebelumnya meminta Presiden Jokowi seharusnya tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilu 2024. JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," kata dia.
"Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK.
Surya Paloh Gelisah
Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyampaikan kegelisahannya terkait sikap Presiden Joko Widodo kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023). Kegelisahan Surya Paloh itu terkait langkah Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.
Surya Paloh meminta Presiden Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Meski hak politik Jokowi untuk terlibat dalam Pemilu, tetapi sebagai pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilese sebagai presiden.
"Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini," ujar Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan, dikutip Sabtu (6/5/2023).
"Ya mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan," jelasnya.
Menurut pandangan Surya Paloh dan NasDem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Ia meminta Jokowi untuk netral sebagai presiden di Pemilu 2024.
"Bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," ujar Sugeng.
"(Surya Paloh) menginginkan (Jokowi netral), iya dong. Bukan sekedar menginginkan, mengharuskan bahkan," tegasnya.
Advertisement
