Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan sepakat dengan pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Presiden Jokowi tidak terlibat jauh dengan urusan Pemilu 2024.
Menurut Mardani, pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah beberapa waktu lalu adalah bukti Jokowi tengah berusaha membentuk koalisi besar untuk Pilpres 2024.
Advertisement
"Khususnya pertemuan kemarin usahanya untuk membuat koalisi besar. Secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika Beliau mesti paham bahwa sosok pribadi Jokowi dan presiden. Kalau presiden mestinya kumpulnya bahas tentang negara, ngundangnya NasDem diundang aja, kalau perlu PKS diundang semua," kata Mardani di Gedung KPU RI, Senin (8/5/2023).
Mardani meminta Jokowi membiarkan parpol berusaha sendiri membangun koalisi, sehingga mantan Wali Kota Solo itu tidak perlu melakukan intervensi kepada para pimpinan parpol.
"Enggak usah punya ide besar mengumpulkan koalisi besar, biarkan tunggu berkembang sendiri. Kalau mau 3 atau 4, kan kalau koalisi besar nanti paslon cuma dua, dan itu sangat bisa ditafsirkan negara intervensi, presiden dalam hal ini," kata Mardani.
Mardani mengingatkan Pemilu 2024 adalah ranah parpol, bukan presiden. Oleh karena itu, Jokowi tidak usah mengintervensi dan ikut campur urusan yang menjadi urusan parpol.
"2024 bukan domain Pak Jokowi lagi, itu domainnya partai politik. Dan, Bu Megawati sudah bagus sekali buat keputusan, KIB sudah rapi dan KIR lumayan, kami juga. Jadi biarkan itu tumbuh berkembang. Jangan ada upaya grouping-grouping (paslon) cuma berdua,” kata dia.
Apalagi, lanjut Mardani, apabila terbentuk koalisi besar maka berpotensi hanya ada dua paslon di pilpres. Sementara dua paslon, menurutnya, berpeluang membuat kembali polarisasi di masyarakat.
"Kalau cuma dua nanti akan ada keterbelahan sosial seperti 2014 dan 2019, dan jangan salahin publik karena memang cuma dua. Kalau 3 atau 4 kontestasi, enak," kata Mardani.
PPP Tuding JK Ikut Campur Urusan Pilpres
Sebelumnya, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi menilai tidak hanya Jokowi yang terlibat dalam pilpres di akhir masa jabatannya, Megawati Soekarnoputri pun pernah demikian.
"Sekadar mengingatkan, Ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, Beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya," kata Awiek, sapaan Achmad Baidowi, kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Awiek bahkan menuding JK ingin cawe-cawe mencari pengganti di posisi wakil presiden.
"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" kata Awiek.
Advertisement
