Liputan6.com, Jakarta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dalam hal pencalonan legislatif, PDI Perjuangan sangat mempersiapkan calon anggotanya untuk menghadapi Pemilu 2024. Dikarenakan pencalonan legislatif merupakan pilar yang sangat penting di dalam pemenangan calon presiden (capres).
"Terkait dengan caleg tentu saja berdasarkan dengan peraturan KPU memang ada perubahan yang cukup signifikan. Dimana KPU juga menempatkan kedaulatan partai politik di dalam menetapkan calon anggota legislatif. Sehingga postur dari siapa yang akan menjadi calon anggota legislatif nantinya akan menjadi pilar yang sangat penting di dalam pemenangan calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo," ungkap Hasto di Gelora Bung Karno, Senin (8/5/2023).
Advertisement
Sementara, terkait nama-nama siapa saja yang akan dicalonkan PDIP sebagai caleg, Hasto menyebut akan segera diumumkan di waktu yang tepat.
"Mengingat seluruh calon anggota legislatif dan bersama seluruh calon kepala daerah menjadi satu kesatuan sehingga nama-nama siapa saja yang akan mewakili dari akademisi, dari tokoh- tokoh budayawan ataupun Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan akan segera diumumkan di waktu yang tepat," tutur Hasto Kristiyanto.
Hasto: Terkait Cawapres Masih Menjadi Pembahasan, Belum Mengerucut
Dalam kesempatan yang sama, Hasto menuturkan saat ini terkait cawapres dari Ganjar Pranowo masih menjadi pembahasan dan pertimbangan.
Menanggapi isu terkait pencalonan cawapres, Sekjen PDIP tersebut mengungkapkan masih akan dilakukan musyawarah guna untuk mencari pendamping terbaik bagi Ganjar Pranowo.
"Ini merupakan proses yang dinamis. Sebagaimana yang diketahui, Ibu Megawati dan Bapak Jokowi bertemu di Istana Negara Merdeka. Selama 3 jam di situ sudah dibahas figur-figur siapa yang menjadi wakil presiden dan dipertajam pada saat mau mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo," kata Hasto.
Pembahasan tersebut akan menjadi pembahasan dinamis oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi serta partai-partai politik yang mendukung PDI Perjuangan melalui komunikasi politik yang selama ini dibangun untuk menghasilkan kepemimpinan yang saling melengkapi.
"Ini terus dilakukan secara pembahasan dinamis baik melalui pertemuan Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan dan juga Partai Hanura. Ibu Megawati juga telah menyebutkan adanya 10 nama calon Presiden dengan prinsip gotong royong," jelas Hasto.
Musyawarah juga akan tetap terus dilakukan untuk menghasilkan pendamping terbaik sebagai pasangan Bapak Ganjar Pranowo.
"Tentu saja memperhatikan suatu kombinasi yang lengkap dan kombinasi kepemimpinan yang saling melengkapi. Serta memperhatikan bagaimana kerjasama partai politik itu sendiri serta tentu mengupayakan faktor upaya untuk memenangkan. Karena calon presiden dan wakil presiden memerlukan dukungan 50% + 1," tambahnya.
Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketua Umum Parpol Bukan Konsolidasi
Menanggapi isu terkait pertemuan enam Ketua Umum Partai, Hasto mengungkapkan itu hanya dialog untuk menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depannya tanpa adanya konsolidasi atau interverensi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu kan sebagai suatu proses berdialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis. Mengingat rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pertemuan tersebut hanyalah gambaran umum tentang tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depannya, kemudian juga menyampaikan tantangan aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni dan bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri," tuturnya.
"Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan dalam konsolidasi partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan. Dan ini menciptakan suatu gambaran dari para ketua umum partai politik terhadap apa tantangan bangsa ini ke depan dan apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi dapat berkesinambungan ke depan. Sehingga tidak ada interverensi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi," kata Hasto menambahkan.
Advertisement
Nasdem Tidak Diundang, Ini Merupakan Sinyal dari Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa alasan Presiden Jokowi tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan enam ketum parpol.
Dia mengungkapakan bahwa sinyal itu sudah jelas diberikan Presiden Jokowi dengan memperhatikan segala aspek baik dari aspek etika, aspek kepemimpinan hingga aspek kebijakan.
“Politik ini kan tidak hanya dibangun atas formalitas kerjasama politik tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, sinyal-sinyal kepemimpinan serta arah-arah kebijakan dari Bapak Presiden sehingga hal itulah yang harus dibaca mengapa Bapak Presiden Jokowi tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan tersebut, Tetapi sebagai sosok yang mengedepankan dialog dan Pak Jokowi terbuka orangnya buktinya ada pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh,” jelasnya.
