Liputan6.com, Jakarta Salah satu negara di Eropa, Liechtenstein berencana untuk menerima Bitcoin (BTC) sebagai pembayaran untuk layanan negara, kata Perdana Menteri Daniel Risch dalam sebuah wawancara dengan harian bisnis Jerman Handelsblatt.
“Opsi pembayaran dengan Bitcoin akan hadir,” kata Risch, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan Liechtenstein, dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (9/5/2023).
Advertisement
Meskipun tidak ada kerangka waktu khusus untuk penerapan opsi pembayaran ini, Risch mengatakan rencananya adalah menerima setoran Bitcoin dan segera menukarnya dengan franc Swiss, mata uang nasional Liechtenstein.
Pendekatan serupa telah digunakan oleh komunitas Swiss Zug dan Lugano, di mana otoritas lokal menerima Bitcoin untuk pembayaran pajak dan layanan publik tertentu.
Risch juga dilaporkan terbuka untuk menginvestasikan dana negara dalam Bitcoin di masa depan. Sebagian dari dana tersebut dapat diinvestasikan dalam cryptocurrency terbesar di dunia, menurut laporan tersebut.
Kebijakan Ramah Kripto Liechtenstein
Ini bukan pertama kalinya Liechtenstein menjadi berita utama berkat lingkungan peraturan yang mendukung yang telah membantu memposisikannya sebagai tujuan utama untuk bisnis blockchain dan kripto.
Pada 2019, Liechtenstein mengesahkan Blockchain Act, yang menciptakan kerangka hukum untuk bisnis blockchain dan cryptocurrency.
Undang-undang mengakui fitur unik dari teknologi blockchain dan memberikan kejelasan tentang bagaimana aset berbasis blockchain harus diklasifikasikan dan diatur.
Meski Dilarang, Warga China Terungkap Masih Berani Bertransaksi Kripto
Sembilan belas bulan setelah China melarang kripto, terungkap banyak tanda muncul warganya terus membeli dan menjual aset digital. Ini berarti beberapa orang dari 1,4 miliar orang China melanggar larangan yang diberlakukan Beijing pada September 2021 saat mereka mencari alternatif investasi seperti properti dan saham.
Bahkan ada spekulasi larangan dapat dilonggarkan setelah Hong Kong beralih ke sikap pro-kripto untuk merayu investasi, sebuah langkah yang mendapat dukungan diam-diam dari Beijing.
Bukti selera Cina yang sedang berlangsung tentang kripto berasal dari berbagai sumber, termasuk profil kreditur FTX. Mereka menggunakan platform kripto dan penggambaran oleh orang dalam industri tentang solusi untuk larangan Beijing.
Sulit Bagi Negara Melarang Kripto
Kepala kebijakan publik global di Chainalysis, yang berspesialisasi dalam melacak transaksi aset digital, Caroline Malcolm mengatakan, pada dasarnya, larangan tidak berhasil.
“Sifat terdesentralisasi dari cryptocurrency dan fakta mereka dapat ditransfer peer-to-peer dan diperdagangkan di bursa global mempersulit pemerintah mana pun untuk sepenuhnya menghilangkannya,” kata Malcolm, dikutip dari Yahoo Finance, Senin (8/5/2023).
Pengajuan kebangkrutan AS untuk FTX, yang runtuh pada November tahun lalu, menunjukkan pengguna Tiongkok menyumbang 8 persen dari pelanggan bursa.
Penasihat FTX telah menghitung lebih dari 9 juta akun pelanggan secara keseluruhan, sementara klaim dari kreditor berjumlah setidaknya USD 11,6 miliar atau setara Rp 170,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.675 per dolar AS).
Jack Ding, mitra spesialis regulasi kripto Duan & Duan Law Firm, mengatakan dia mewakili enam kreditor China dengan gabungan klaim FTX senilai USD 10 juta atau setara Rp 146,7 miliar. Mereka adalah bagian dari komite untuk pelanggan FTX asing, katanya.
Secara teoritis, perdagangan kripto dilarang untuk orang China di dalam dan luar negeri tetapi “sulit untuk ditegakkan,” kata Ding. Seringkali ini tentang sistem kepatuhan di bursa dan apakah mereka akan menyaring pemegang paspor China, tambahnya.
Advertisement
Regulasi Makin Jelas, Hong Kong Bakal Rilis Pedoman Lisensi untuk Pertukaran Kripto
Industri Web3 Hong Kong tengah menantikan kejelasan peraturan yang lebih banyak terkait kripto. Dalam waktu dekat ini, Hong Kong akan merilis kerangka lisensi pertukaran mata uang kripto pada Mei 2023.
Hal ini disampaikan langsung oleh kepala eksekutif Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong, Julia Leung.
“Kerangka aset digital ini mengikuti proses konsultatif yang dimulai pada Februari 2023, yang telah menerima lebih dari 150 tanggapan,” kata Leung, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (28/4/2023).
Pedoman yang diusulkan didasarkan pada undang-undang keuangan tradisional yang ada dan akan mengharuskan penyedia layanan terkait kripto untuk mengajukan lisensi dari regulator.
Ditetapkan berlaku pada Juni, peraturan baru akan meminta perusahaan untuk berbagi rincian tentang bagaimana mereka berencana untuk memerangi pencucian uang dan memastikan perlindungan investor.
Rezim lisensi baru akan menetapkan standar dan peraturan untuk kripto di Hong Kong, di mana para pejabatnya telah mempromosikan kota itu sebagai pusat kripto Asia sejak tahun lalu.
Setidaknya 80 perusahaan telah menyatakan minatnya untuk mengajukan lisensi kripto di kota tersebut.
