Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Presiden Joko Widodo mengatakan, kartu kredit ini diharapkan mendorong peembelian produk dalam negeri.
Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi mengapresiasi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah ini. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan kartu kredit pemerintah tak menjamin transparansi belanja di setiap Kementerian dan Lembaga hingga Pemerintah Daerah.
Advertisement
Badiul kemudian merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2018, yang menyebutkan ada 4 prinsip dasar tentang kartu kredit pemerintah yaitu fleksibel, aman, efektif dan akuntabel.
"Artinya transaksi tidak menjadi prinsip dasar dalam penggunaan KKP, tentu ini mengkhawatirkan," kata Badiul kepada merdeka.com, Selasa (9/5/2023).
Dia menuturkan, meski penggunaan kartu kredit pemerintah diklaim sebagai upaya transaparansi dalam penggunaan anggaran di tingkat nasional ataupun daerah, namun jika pengawasan anggaran oleh pejabat internal tidak dilakukan dengan baik, maka potensi penyelewengan anggaran akan tetap terjadi.
Di satu sisi, Badiul mendukung penerapan kartu kredit pemerintah karena seringkali terjadi keterlambatan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
"Sepertinya Presiden ingin akselarasi pembangunan melalui mekanisme pembiayaan KKP karena ada dana talangan dari Bank. Hanya saja, banyak kasus selama penyelewengan uang negara karena pengawasan internalnya tidak optimal," pungkasnya.
BI Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah, Biaya Transaksi 0 Persen
Sebelumnya, Bank Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Menariknya, dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, tak ada biaya transaksi yang dikenakan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap peluncuran dilakukan atas sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan industri keuangan.
"Pada hari ini kami juga bersama bapak presiden meluncurkan kartu kredit domestik untuk pemerintah," ungkapnya dalam FEKDI, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Perry berujar, keuntungan penggunakan kartu kredit pemerintah ini, dalam proses transaksinya tidak dikenakan biaya tambahan alias 0 persen bagi pengguna pemerintah. Serta, untuk kios atau merchant, dikenakan biaya yang lebih efisien dari biasanya.
"Bahwa transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah menggunakan kartu domestik, dengan biaya yang 0 persen untuk pemerintah dan juga biaya untuk merchant itu lebih efisien," kata Perry.
"Dan sekaligus tentu bagian dari gerakan bangga buatan Indonesia," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, secara virtual, Presiden Joko Widodo langsung meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan KKP ini. Utamanya menggenjot transaksi produk asli dalam negeri.
"Saya minta seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ungkap Jokowi.
Advertisement
Mudahkan Belanja
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penguatan penggunaan kartu kredit pemerintah yang bakal resmi diluncurkan pada Mei 2023 ini. Menurutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah bisa mendukung transparansi belanja pemerintah.
Menurutnya, ini juga jadi satu inovasi yang perlu diperkuat. Utamanya pada sisi ekonomi dan sistem keuangan digital yang juga jadi perhatiannya saat ini.
"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat," ujar dia dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Dia menekankan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital perlu terus dikembangkan. Salah satu yang sudah diinisiasi ada QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah.
"Inovasi keuangan digital seperti kartu kredit pemerintah harus terus diperkuat untuk memudahkan belanja barang pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
"Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," sambung Jokowi.
Dia berharap, penggunaan kartu kredit pemerintah maupun QRIS antarnegara bisa dilakukan dan berpihak pada produk UMKM. Pada sisi belanja pemerintah, berarti mendorong peembelian produk dalam negeri.
"Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati memperhatikan dna memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik," ungkapnya.
