Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meluruskan rencana kerja sama dengan Golkar atau koalisi inti yang dihasilkan dalam pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Koalisi inti itu untuk memperbesar anggota Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bukan untuk mendelegitimasi kerja sama dengan Gerindra.
Advertisement
"Kalau KIB urusan Pak Airlangga dengan partai-partainya yang sudah berbeda pilihan antara PPP dengan Golkar. Nah koalisi inti yang dimaksud PKB dan Golkar itu bukan berarti mendelegitimasi komitmen atau piagam kerja sama politik dengan Gerindra," ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).
Sementara untuk pasangan calon yang akan diusung, kembali ke tangan Prabowo dan Cak Imin untuk memutuskan.
"Bahwa urusan capres dan cawapres ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Clear itu. Jadi koalisi inti tuh hanya mendinamisir saja agar jumlah partai yang bergabung makin banyak," ujar Jazilul.
Saat ini posisinya koalisi sedang menunggu finalisasi nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diumumkan oleh Prabowo dan Cak Imin.
"Kami sedang menunggu finalisasi nama capres dan cawapres yang akan diumumkan oleh Pak Prabowo dan Gus Imin. Kalau yang terkait dengan koalisi inti itu lebih pada dinamika dan wacana politik untuk memperbesar jumlah koalisi yang ada di KKIR. Karena kan KIB udah pasti enggak bisa ditambah, pasti berkurang," ujar Jazilul.
Golkar Bantah Gabung ke KKIR
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid membantah bahwa Golkar sepakat bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Gerinda-PKB.
Hal ini disampaikan Nusron menanggapi klaim politisi PKB Faisol Riza.
"Bukan begitu, bukan gabung KKIR. Yang benar Golkar dan PKB sama-sama sepakat menjadi anchor atau jembatan terbentuknya integrasi, KKIR dan KIB. Bukan kita yang gabung" ujar Nusron Wahid, Jumat (5/5/2023).
Menurut Nusron, KIB yang beranggotakan Golkar, PAN dan PPP sangat potensial bergabung dengan Gerindra-PKB menjadi sebuah koalisi besar. Merger atau integrasi KIB dan KKIR ini dibangun dalam rangka menghindari polarisasi dan framing politik yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi.
"Kita ingin menghindari adanya kutub perubahan dan status quo, kita punya pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019 ada cebong dan kampret, religius dan sekuler. Ini tidak baik dan tidak sehat. Harus dihindari," kata Nusron.
Karena semangatnya ini adalah merger atau integrasi dua koalisi, menurut Nusron, wajar kalau nantinya calon Presiden dari KKIR dan Wakil Presidennya dari KIB.
"Cukup fair. Kan koalisi dua koalisi. KKIR dan KIB. Kalau Presidennya Prabowo dari KKIR dan Wakilnya Airlangga dari KIB, kan wajar. Tapi sekali lagi soal capres dan cawapresnya kita serahkan sama ketum masing-masing partai," kata Nusron.
Yang terpenting, dalam bangunan koalisi besar ini nanti mempunyai kesamaan niat untuk menang terlebih dahulu dalam Pilpres mendatang. Kalau niatnya sudah sama, masalah tokoh dan calonnya menjadi mudah ditentukan.
"Nawaitunya harus menang dulu. Kalau sudah sama. Pasti tokoh yang dicalonkan adalah tokoh yang diyakini membawa angin, aura dan kontribusi kemenangan. Saya yakin calon kami dari KIB akan punya kontribusi yang signifikan dalam kemenangan," kata Nusron.
Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
Advertisement
