Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan bilateral di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5/2023). Pertemuan digelar menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan peningkatan optimalisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Advertisement
"Bapak Presiden kembali mengingatkan pentingnya optimalisasi one channel system dan perlindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia," jelas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut, dikutip dari siaran pers, Selasa (9/5/2023).
Selain itu, kata dia, kedua pemimpin juga turut membahas mengenai percepatan penyelesaian bidang perbatasan antarkedua negara.
"Bapak Presiden menyampaikan pentingnya segera kedua belah pihak untuk menyelesaikan beberapa bidang untuk perbatasan laut dan juga perbatasan darat," ujar Retno.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
Prinsip Kolaborasi dan Kerja Sama dalam KTT ASEAN
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan KTT ke-42 ASEAN yang dilaksanakan pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo siap dilaksanakan. Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi negara atau pihak mana pun.
"Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Bandara Internasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Minggu, 7 Mei 2023.
Jokowi menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun. Dengan demikian, setiap masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan dialog, termasuk dalam isu Myanmar yang juga akan menjadi salah satu poin pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 ini.
"Iya, secara khusus akan dibahas. Tapi, acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap '5 Point of Consensus', itu tetap menjadi acuan, tetapi harus dengan dialog, bukan karena--menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi," tegasnya.
Dia pun berharap agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan. Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Jokowi terkait isu Myanmar, mulai dari penghentian kekerasan hingga mendorong peran aktif dari Myanmar dalam dialog-dialog.
"Pertama, kekerasan harus dihentikan, segera dihentikan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus sampai ke rakyat di Myanmar. Yang ketiga, dialog--ini yang penting--yang ingin kita yang aktif tidak hanya di sini, tetapi juga di Myanmar sendiri juga harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang ingin kita lakukan," tutur Jokowi.
Advertisement
