Guru Muda yang Bongkar Dugaan Pungli Bakal Bertemu Bupati Pangandaran, Minta Tolong Dicari Sampai Ketemu Kalau Enggak Pulang-Pulang

Sebelumnya, dalam video berbeda, guru muda Husein mengungkapkan bahwa dirinya sempat dipanggil ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi.

Momen itu terjadi usai pihak Pangandaran mengetahui Husein melaporkan adanya masalah dalam anggaran Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar) 2020 ke Bandung yang diikutinya kala itu. Alhasil, Husein dikepung oleh 12 orang.

"Itu tuh suasananya kayak gimana ya, wah, hp disuruh taruh di depan terus suasananya enggak enak. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu terus ditanya-tanya. Saya bilang, saya keberatan, saya enggak bisa bayar uang yang saya enggak tahu ini uang untuk apa," ujar Husein.

"Ada kali saya enam jam di kantor disidang, disuruh nurunin, diancam dipecat. Nah ini diancam dipecat juga lucu sih, katanya 'Kamu kalau laporan ini gak diturunkan, bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi'. Saya bilang dengan polosnya, ya sudah saya minta surat pemecatannya hari ini juga," dia menambahkan.

Usai video milik Husein Ali Rafsanjani yang membahas pungli di Kabupaten Pangandaran viral, Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani sudah memberikan respons.

Salah satu respons yang diberikan Dani Hamdani berkaitan dengan Husein yang disebut-sebut jadi PNS hanya karena disuruh oleh sang ibu.

Husein pun angkat bicara karena menurutnya tidak ada mahasiswa pendidikan yang tidak ingin berkecimpung di dunia pendidikan, apalagi jadi PNS.

"Saya tahu banyak yang follow saya guru muda dan mahasiswa pendidikan, saya tanya ke kalian, siapa mahasiswa pendidikan atau guru-guru yang tidak ingin bercita-cita atau ingin menjadi PNS, siapa? Apakah pernyataan ini masuk akal atau tidak? Adapun pernyatan itu keluar dari mulut saya, mungkin karena posisi saya atau keadaan saya di Pangandaran saat itu," kata Husein.

Selain itu, Dani Hamdani ikut menyebutkan alasan dibalik dana transportasi, serta dana lain-lainnya yang dimintai pada Husein saat Latsar 2020 ke Bandung kala itu.

Menurut Dani Hamdani, dana itu dimintai kepada para peserta karena Pemerintah Kabupaten Pangandaran memang tidak punya dana untuk transportasi Latsar. Padahal, daerah lain bisa memberangkatkan pesertanya tanpa biaya sepeser pun. 

"Dari awal APBD DPA-nya tidak dianggarkan untuk transportasi. Lalu, pertanyaan dari saya, kenapa daerah lain bisa memberangkatkan CPNS tanpa ada biaya transportasi? Kedua, mereka sebagai CPNS mengatur biayanya sendiri. Berarti secara tidak langsung bapak tahu ada pungutan itu," ujar Husein.

"Bapak juga harusnya tahu ada perkataan bahwa ikut tidak ikutnya rombongan, berangkat sendiri atau bareng, sakit atau hamil tetap harus bayar berarti bapak tahu. Terus, kenapa bapak diam?" sambungnya.