Menteri ATR Serahkan Uang Pengganti Warga Terdampak Pembangunan Tol Yogya-Bawen

Salah satu proyek yang sedang dikebut pembangunannya adalah Tol Yogya-Bawen. Jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Mei 2023, 01:03 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan wakilnya, Raja Juli Antoni menyerahkan uang ganti pengadaan tanah. (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Salah satu proyek yang sedang dikebut pembangunannya adalah Tol Yogya-Bawen. Jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Untuk mempercepat proyek ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan wakilnya, Raja Juli Antoni menyerahkan uang ganti pengadaan tanah kepada perwakilan 3 orang penerima di Kabupaten Semarang senilai Rp85 miliar atas 50 bidang dan berdasarkan hasil inventarisasi terdapat 44 penerima.

Pemerintah memastikan masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan jalan tol akan mendapatkan ganti untung.

"Tanah rakyat harus diganti secara adil dan layak, biar ganti untung bukan ganti rugi. Dengan begitu masyarakat senang," ungkap Hadi Tjahjanto pada Rabu (10/5/2023).

Pada kesempatan ini, mantan Panglima TNI ini juga berdialog dengan masyarakat penerima uang ganti. Menurutnya, masyarakat sudah merencanakan pindah untuk membeli rumah dan bidang sawah.

"Mereka merasakan bahwa uang ganti untung ini jauh lebih besar daripada beli awalnya," tutur Hadi.

 


Pembayaran Melalui LMAN

Pemberian uang ganti tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah. Selanjutnya, pembayaran ditransfer secara langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ke rekening para penerima.

Hadi berharap, uang ganti atas lahan terdampak Jalan Tol Yogya-Bawen dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan proses (pengadaan tanah) di daerah lain juga bisa segera dilaksanakan sehingga tidak menghambat PSN dan tentunya adalah untuk kemakmuran rakyat," kata dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya