Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bahaya Tembakau Sampaikan Aspirasi Soal Pasal Zat Adiktif di RUU Kesehatan

Terkait zat adiktif, keberadaannya saat ini telah diatur pasal 113 dalam UU Kesehatan Nomor 36/2009.

Pasal ini berbunyi: “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya.”

Sejatinya, pasal zat adiktif menjadi sangat penting karena akan menjadi jangkar dalam berbagai pengaturan terkait produk-produk yang termasuk di dalamnya, lanjut Nina.

“Karena itu, pasal ini harus ada atau kita berisiko kehilangan seluruh aturan terkait dan membuat Indonesia mengalami kemunduran fatal di dunia kesehatan.”

Dalam kesempatan lain Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyampaikan dugaan adanya upaya menghilangkan ayat zat adiktif dalam RUU Kesehatan.

Upaya penghilangan ayat ini diduga dilakukan oleh pihak pro industri rokok. Dalam rancangan ini, pasal zat adiktif tertuang dalam pasal 154. Produk tembakau yang masuk ke dalam kategori zat adiktif bersama narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol tampak sedang didorong agar dihapus dari pasal ini.

“Hal ini mengingatkan kita pada kasus ‘penghilangan pasal tembakau sebagai zat adiktif’ yang pernah terjadi di tahun politik pada 2009, yang saat itu dipimpin oleh Ketua Komisi Kesehatan, politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.”

“Dan dari pemeriksaan Badan Reserse dan Kriminal Polri juga mengindikasikan adanya pejabat Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penghilangan ayat tersebut (sebagaimana telah diungkap dalam liputan investigasi Majalah TEMPO, 4 Oktober 2010),” kata Tulus.

Namun, kelicikan ini akhirnya terkuak saat draf dikirim ke Istana Negara untuk ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“DPR harus waspada sejarah 14 tahun lalu ini bisa berulang,” kata Tulus Abadi.

Senada dengan Tulus, Ketua IYCTC Manik Marganamahendra mengatakan bahwa usaha menghalangi masuknya regulasi yang mengatur produk tembakau telah menjadi bagian sejarah hitam pengendalian tembakau. Artinya menghalangi pula perjuangan mewujudkan kesehatan publik di Indonesia.

“Pasal 113 UU Kesehatan menempatkan Indonesia lebih beradab, seperti negara-negara maju yang tak lagi menormalisasi rokok dan produk tembakau lainnya.”

“Pasal ini mengatur secara ketat distribusi produk tembakau dan melarang secara permanen iklan rokok dalam bentuk apa pun, yang kini juga berlaku bagi produk berbasis nikotin lainnya, seperti vaping dan tembakau yang dipanaskan,” kata Manik.

Ia pun menerangkan, banyak negara maju menutup pintu pada normalisasi rokok. Bukan tanpa alasan, negara-negara itu telah melihat ribuan studi ilmiah dan bukti empiris bahwa produk tembakau menyebabkan gangguan kesehatan dan memicu berbagai macam penyakit. Akhirnya, dapat berdampak pula pada masalah sosial dan ekonomi.

Dengan kandungan 7.000 zat kimia dalam sebatang rokok termasuk nikotin yang sangat adiktif, produk tembakau adalah risiko utama penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mematikan. Di Indonesia, kerugian makro mencapai 396 triliun di tahun 2015 atau lebih dari 3x lipat penerimaan cukai di tahun yang sama.