Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (capres) 2024 dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo bicara soal aksi demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru yang terjadi pada 12 Mei 1998 atau dikenal dengan tragedi Trisakti.
Ganjar pun mengatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan tak boleh terlalu lama.
Advertisement
"Ada satu yang diinginkan bahwa kekuasaan nggak boleh lama-lama. Tuntutan saat itu kan satu aja ya, enggak boleh lama-lama kekuasaan, harus dibatasi," kata Ganjar saat mengunjungi Pameran Foto 25 Tahun Reformasi di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2023).
"Semua ada batasnya, tuntutan yang utama sebenarnya saat itu ya itu," sambungnya.
Dia pun menilai reformasi yang sudah berjalan selama 25 tahun, hingga kini belum tuntas. Salah satunya, korupsi yang hingga kini masih marak terjadi di Indonesia.
"Jadi reformasi ini menurut saya mesti kita tuntaskan, karena belum tuntas, tas tas," ujarnya.
Singgung soal Pelanggaran HAM
Selain itu, Ganjar mengatakan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga belum selesai. Dia pun mendorong penyelesaian 12 pelanggaran HAM yang berat yang diakui dan disesali oleh pemerintah Indonesia.
"Tapi catatan-catatan pelanggaran HAM tadi diobrolkan, saya kira 12 yang diakui pemerintah itu mesti diselesaikan," jelas Ganjar.
Disisi lain, Ganjar menyampaikan reformasi juga memunculkan otonomi daerah sehingga daerah memiliki kewenangan khusus. Tak hanya itu, dia menuturkan saat ini juga muncul inovasi di berbagai daerah.
"Reformasi birokrasi hari ini makin hari makin muncul di daerah dengan inovasi masing-masing. Saya kira itu juga bagian-bagian yang tidak bisa kita tinggalkan," tutur Ganjar.
Advertisement
