Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan, tidak ada kesulitan bagi ketua umumnya, Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres) jika Golkar resmi merapat bersama barisan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR.
Pasalnya penentuan Cawapres sudah ada dasar aturannya dalam perjanjian yang dibuat oleh Gerindra dan PKB saat komitmen menjalin koalisi.
Advertisement
“Bergabungnya partai partai itu (Golkar) adalah untuk memperkuat posisi kami, antara Gerindra dan PKB. Kami merasa tidak kesulitan untuk menentukan (cawapres) karena kami menganggap semua partai adalah sahabat dan bekerja untuk Indonesia Raya,” kata Muzani di Kantor KPU RI usai mendaftarkan bakal calon anggota legislatif DPR RI untuk Pemilu 2024, Sabtu (13/5/2023).
Muzani menjelaskan, dasar aturan yang dimaksud berada pada poin ke empat perjanjian koalisi. Pada poin itu disebut, nama capres dan cawapres akan ditentukan oleh Prabowo sebagai Ketum Gerindra dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.
“Jika PKB mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, saya kira jika kemudian PKB mengharapkan Pak Muhaimin menjadi wakil presidennya saya kira sesuatu yang pantas,” jelas Muzani.
Perjanjian Koalisi Jadi Pedoman Keberlanjutan KKIR
Muzani menambahkan, perjanjian koalisi adalah pedoman untuk keberlanjutan KKIR. Artinya, bila Muhaimin memilih dirinya sendiri sebagai calon wakil presiden maka hal itu sangat layak.
“Hal itu sangat layak (Cak Imin jadi Cawapres), karena PKB adalah satu-satunya partai yang sekarang mau bekerja sama dengan Gerindra dalam hal pencalonan presiden,” Muzani menutup.
Advertisement
