IRS: Chainalysis Bantu Ukraina Lacak Orang Rusia yang Pakai Kripto untuk Hindari Sanksi

Menurut Michael Gronager, salah satu pendiri dan kepala eksekutif Chainalysis, kripto masih terlalu tidak likuid untuk mendukung penghindaran sanksi massal tetapi ini terjadi dalam skala yang lebih kecil. Pekerjaan untuk menetapkan berapa banyak uang oligarki Rusia mengalir melalui Ukraina terus berlanjut.

Gronager juga mencatat cryptocurrency memainkan peran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang melalui sumbangan untuk mendukung kedua belah pihak. Sekitar USD 5 juta telah ditransfer dengan cara ini ke sekitar 100 kelompok pro-Rusia selama setahun terakhir, dia menunjukkan sebagai contoh. 

Sebagian besar aset kripto yang dikirim dari dompet yang mensponsori Rusia mencapai pertukaran terpusat, dalam penelitian pada Maret.

Ukraina dan Amerika Serikat telah bekerja sama di front terkait kripto lainnya. Didukung oleh penegak hukum AS, polisi Ukraina mengganggu jaringan layanan pertukaran kripto yang diduga melakukan pencucian hasil kejahatan dari serangan ransomware dan skema penipuan, mengumumkan penutupan 9 platform semacam itu pada awal Mei.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, anggota parlemen Rusia berniat untuk segera menyetujui empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek cryptocurrency. Sementara itu, perusahaan Rusia sudah menggunakan aset digital di pemukiman lintas batas.

Menurut Ketua Komite Pasar Keuangan Parlemen Anatoly Aksakov, Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, berencana untuk mengadopsi empat undang-undang terkait kripto selama sesi musim semi yang berakhir pada 30 Juli.

RUU tersebut disesuaikan untuk mengatur penambangan mata uang kripto, pembayaran mata uang kripto lintas batas, perpajakan aset digital, dan pertanggungjawaban atas penggunaan ilegal mereka, kata anggota parlemen tersebut, dikutip oleh kantor berita Interfax. Ia menegaskan, rancangan undang-undang tersebut telah dipikirkan matang-matang.

Aksakov mengatakan, perusahaan besar Rusia sudah aktif menggunakan cryptocurrency dalam penyelesaian perdagangan luar negeri, tetapi mereka ingin melihat undang-undang yang menguraikan kerangka hukum untuk transaksi semacam itu.  

"Sekarang kita telah sampai pada titik di mana empat RUU sedang dalam tahap adopsi praktis. Sangat mungkin bahwa kita akan mengadopsi semua undang-undang di sesi musim semi," kata dia saat berbicara di Forum Hukum Internasional St. Petersburg.

Anatoly Aksakov juga mengatakan pihak berwenang ingin mempertimbangkan pendapat pelaku pasar terkait aturan perpajakan.  

"Kemungkinan besar, norma-norma yang berlaku untuk DFA akan diperhitungkan semaksimal mungkin di sini, karena ini adalah instrumen yang serupa,” jelasnya.

Undang-undang “Tentang Aset Keuangan Digital” (DFA), yang mulai berlaku pada Januari 2021, hanya mencakup beberapa aktivitas terkait kripto, khususnya yang melibatkan aset digital dengan entitas penerbit, seperti aset tradisional yang diberi token atau token utilitas.

Pada saat yang sama, transaksi dengan cryptocurrency terdesentralisasi seperti bitcoin belum diatur secara komprehensif di Rusia. Ditekan oleh sanksi Barat atas invasi Moskow ke Ukraina, otoritas Rusia telah meningkatkan upaya mereka ke arah ini.

Sebelumnya, di tengah invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina, AS dan mitra sektor swastanya ingin membantu otoritas Ukraina yang ingin menghalangi aktor Rusia menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi.

Pada Kamis, 11 Mei 2023, unit Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS-CI) dan perusahaan analitik blockchain, Chainalysis, memulai pelatihan analisis blockchain tingkat lanjut di Frankfurt, Jerman untuk lembaga penegak hukum Ukraina.

Kepala IRS-CI Jim Lee mengatakan dia ingin menyoroti pentingnya kemitraan dan bagaimana mereka penting untuk melakukan bisnis. Lee menambahkan mereka adalah kunci untuk mengungkap transaksi keuangan yang kompleks.

Dua puluh penyelidik Ukraina dari tiga lembaga penegak hukum yang berbeda, Polisi Nasional, Biro Keamanan Ekonomi, dan Departemen Keamanan Siber dan Informasi dari Dinas Keamanan berpartisipasi dalam pelatihan untuk mempelajari cara menganalisis data blockchain, melacak transaksi mata uang kripto, dan mengembangkan lead operasional.

Salah satu pendiri dan CEO perusahaan analitik blockchain Chainalysis, Michael Gronager mengatakan ini adalah langkah maju dalam membangun kepercayaan di antara berbagai lembaga dan perusahaan sektor swasta.

“Semakin sukses semua orang jika sektor publik mengalokasikan sumber daya yang diperlukan,” kata Gronager, dikutip dari Decrypt. 

Kripto Memainkan Peran Penting dalam Konflik Rusia-Ukraina

Menurut entitas pemerintah dan swasta, cryptocurrency memainkan peran baik dan buruk dalam konflik tersebut. Di satu sisi, kelompok pro-Rusia meminta sumbangan dalam kripto, dengan lebih dari 100 kelompok berbeda menerima USD 5 juta atau setara Rp 73,8 miliar (asumsi kurs Rp 14.761 per dolar AS) selama setahun terakhir. 

Sementara itu, aset kripto juga telah digunakan untuk kebaikan, baik itu bantuan langsung dalam upaya perang maupun untuk kebutuhan kemanusiaan. Organisasi dan individu di Ukraina telah menerima lebih dari USD 50 juta atau setara Rp 738 miliar.

Sebelumnya, pihak berwenang di Iran telah menutup lebih dari 8.000 fasilitas penambangan kripto dalam tiga tahun terakhir. Terlepas dari tindakan keras pemerintah, penambangan kripto ilegal terus menyebabkan konsumsi energi yang serius di Iran.

Angka ini disampaikan oleh juru bicara industri tenaga listrik Iran, Mostafa Rajabi-Mashhadi dikutip oleh media Iran berbahasa Inggris Financial Tribune Iran dan portal Bargh News. 

“Sekitar 8.200 pusat penambangan cryptocurrency yang tidak sah telah diidentifikasi dan ditutup dalam tiga tahun terakhir, di mana lebih dari 246.000 penambang aktif menggunakan 680 megawatt (MW) energi,” kata Rajabi-Mashhadi, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (12/5/2023). 

Rajabi-Mashhadi menambahkan, diperkirakan kapasitas listrik 1.200 MW lainnya masih ditempati oleh penambang liar di Iran. 

Sebagian besar pencurian listrik terjadi di provinsi Isfahan dan Teheran, diikuti oleh Khorasan Razavi, Khuzestan, Markazi, Fars, dan Azerbaijan Timur. Dengan menindak kegiatan penambangan liar, pemerintah ingin mendukung operasi penambang berlisensi, catat laporan tersebut.

Pada Juli 2022, Perusahaan Pembangkit Listrik, Transmisi, dan Distribusi Iran (Tavanir) bersumpah untuk mengambil tindakan keras terhadap penambang kripto yang tidak berlisensi. Pada akhir 2022, utilitas tersebut telah menemukan dan menutup 7.200 ladang penambangan yang tidak sah.

Iran melegalkan penambangan bitcoin pada 2019 tetapi sejak itu menghentikan operasi legal beberapa kali, dengan alasan kekurangan daya selama bulan-bulan musim panas dan musim dingin, ketika konsumsi listrik biasanya melonjak. 

Itu terlepas dari fasilitas pertambangan terdaftar yang membayar tarif listrik lebih tinggi daripada industri lain di Republik Islam.

Kementerian Energi Iran mewajibkan pemilik perangkat keras penambangan kripto untuk melaporkan lokasi perangkat mereka di Sistem Perdagangan Komprehensif Kementerian Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan, yang mengeluarkan lisensi. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan denda besar dan kuat.

Data terbaru tentang ukuran sektor penambangan kripto telah dirilis setelah berita awal pekan ini operator Bursa Efek Teheran telah didenda karena memiliki dan menjalankan 82 alat penambangan kripto secara ilegal.

Mesin-mesin itu ditemukan dan disita oleh Polisi Keamanan Ekonomi Republik Islam. Ali Sahraei, kepala eksekutif bursa, mengundurkan diri setelah penemuan mereka di ruang bawah tanah organisasi pada akhir 2021.