Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry H Hukubun mengungkapkan, Anas Urbaningrum akan menjadi Ketua Umum PKN setelah masa cuti menjelang bebas (CMB) habis pada 9 Juli.
Advertisement
Namun, lanjut Gerry, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan musyawarah nasional (munas) sebelum mengangkat Anas menjadi Ketua Umum PKN.
"(Sekarang) belum (resmi), belum. Nanti dia (resmi menjadi Ketua Umum) setelah cuti menjelang bebas tanggal 9 Juli. Setelah itu, kita akan melakukan munas dulu biar di mana beliau akan diangkat menjadi ketua umum," kata Gerry di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (15/4).
Gerry juga memastikan bahwa Anas bersedia menjadi Ketua Umum PKN.
"Ya seharusnya seperti itu karena apa yang disampaikan Pak Gede Pasek dan Mas Anas pasti dari konfirmsi Mas Anas kan. Kalau belum pasti dia sampaikan seperti itu (tidak bersedia menjadi Ketua Umum)," tambah Gerry.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (GPS) membuat keputusan mengejutkan. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyerahkan kursi PKN yang dipimpinnya pada Anas Urbaningrum alias AU.
"Dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan jiwa saya telah bersiap menyerahkan jabatan ketua umum PKN kepada Mas Anas," kata pria yang akrab disapa GPS ini pada merdeka.com, Jumat (12/5).
Pasek yakin di target etape ketiga ini PKN akan lebih cepat akselerasinya jika dipimpin oleh sosok politisi berdarah dingin seperti Anas Urbaningrum.
Buat Konsep Jauh dari Perpecahan di PKN
"Etape pertama lolos Kumham, etape kedua lolos KPU dan kini etape ketiga setengah jalan masih saya, nanti setelah Mas Anas bebas murni menjalani CMB (Cuti Menjelang Bebas) akan saya serahkan jabatan ketua umum saya kepada Beliau. Sekarang saya masih tuntaskan secara maksimal, " katanya.
Perkiraan GPS, pertengahan bulan Juli nanti proses itu sudah bisa berjalan. Mereka akan membuat konsep dwi tunggal sebagai bentuk value politik yang mengedepankan persahabatan, perjuangan bersama dan jauh dari nuansa rebutan rebutan kekuasaan di internal.
"Saya ingin membangun kultur politik bahwa dalam politik bukan haus jabatan yang harus ditampilkan, tetapi bagaimana mengatur formasi agar ide dan gagasan bisa berjalan dengan maksimal. Sebab politik itu kontestasi ide gagasan kebangsaan, " kata mantan ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut.
Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com
Advertisement
