Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal menyampaikan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia dari relawan Projo kepada para partai politik.
AHY mengatakan, tindakan tersebut merupakan wewenang Jokowi sebagai warga negara Indonesia. Namun, ia berharap demokrasi tetap dapat berjalan tanpa hambatan apapun.
Advertisement
"Mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang bagi semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang di-support, tapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang," kata AHY kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).
Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 bukan satu-satunya isu yang harus diperhatikan. Masih ada isu lain yang harus tangani Jokowi dan jajarannya. "Indonesia hari ini tahun 2023 bukan hanya Pemilu yang harus diurusin. Indonesia negara besar dengan kompleksitas permasalahannya, isu-isu kerakyatan dari mulai ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan juga keadilan dalam penegakan hukum," ujar AHY.
"Banyak sekali isunya. Oleh karena itu, tentu kami bermohon kepada para pemimpin negeri ini, kepada para pejabat negara yang juga mengemban amanat rakyat baik di jalur eksekutif sebagai pemimpin di tingkat nasional termasuk para kepala daerah dan juga mereka yang menjadi wakil-wakil rakyat, tetap fokus pada isu-isu kebangsaan," sambungnya.
Jokowi Terima Hasil Musra
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima hasil musyawarah rakyat (Musra) Indonesia. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan akan menyampaikan hasil musra itu ke partai-partai, mengingat yang bisa mengusung capres-cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik.
"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu," kata Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi tidak merinci partai mana yang akan dikomunikasikan. Dia hanya menyebut partai-partai yang memenuhi syarat threshold.
"Tentu saja ke partai yang memiliki threshold sesuai konstitusi," ungkapnya.
Sumber: Lydia Fransisca/Merdeka.com
Advertisement
