Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023. Sebanyak 8.510 responden terlibat dalam survei yang dilakukan pada 10-27 Januari 2023 itu dengan metode wawancara serta kuisioner. Teknik sampling multi-stage random sampling juga digunakan untuk survei tersebut.
Maraknya penipuan online terungkap dari tren keamanan siber di Indonesia pada pemaparan hasil survei tersebut. Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 10,30% responden pernah mengalami penipuan online, kemudian 9,28% responden mengalami perangkat yang kena virus, serta 7,96% responden pernah menjadi korban pencurian data pribadi, phishing, maupun hacking.
Advertisement
Sayangnya, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi responden untuk rajin mengganti password mereka. Sebab, survei menunjukkan 66,82% responden malah belum pernah mengganti password mereka.
Sementara yang rajin menganti password mereka setidaknya satu kali dalam sebulan, hanya ada 5,97% responden.
Alasan dari orang Indonesia yang tidak mengganti password yaitu dengan alasan akan lupa (32,71%), tidak ada niat mengubahnya (31,04%), tidak penting mengubah password (18,68%), dan tidak tahu (17,57%).
Di sisi lain, sebanyak 74,59% masyarakat mengaku tidak mengetahui atau merasa tidak pernah mengalami kasus peretasan siber. Kemudian dari transaksi internet, sebanyak 95,17% mengaku tidak pernah mengalami kerugian transaksi internet sementara 4,83% mengaku pernah mengalami kerugian.
Meski begitu, 54,43 persen responden menilai penting dan 42,95 persen menilai sangat penting terhadap perlindungan data pribadi di internet. Sebanyak 64,94 persen setuju memasukkan data pribadi tapi hanya untuk layanan tertentu saja.
APJII bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Selain itu, APJII juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keamanan siber.
Mengingat peran penting ISP sebagai pintu utama akses internet bagi masyarakat, penting bagi setiap pengguna untuk memahami bagaimana menjaga keamanan dan privasi data mereka.
"Kami percaya bahwa kerjasama ini akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu keamanan siber," ungkap Ketua Umum APJII Muhammad Arif.
"Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi semua pengguna internet di Indonesia."
Untuk mendukung inisiatif ini, APJII dan BSSN berencana meluncurkan serangkaian program dan kampanye edukasi yang ditujukan untuk masyarakat umum serta penyedia layanan internet. Program ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berinternet secara aman dan sehat.
"Kami berharap melalui kerjasama ini, kita dapat membentuk masyarakat digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat benar-benar menjadi negara digital yang tangguh dan aman," tutup Arif.
Advertisement
Perlu Perhatian Pemerintah, APJII Ungkap Adanya Perlambatan Pertumbuhan Internet di Indonesia
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah memperbarui data profil pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII, pertumbuhan internet di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 78% dan hanya meningkat 1,17% dibandingkan tahun 2021.
"Tahun ini peningkatannya tidak signifikan, hanya sekitar kurang lebih 5 juta jiwa. Padahal tahun sebelumnya lebih dari 40 juta jiwa," ungkap Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam acara Peluncuran Indonesia Internet Profile 2023 di Jakarta, pada Senin (15/6/2023).
Padahal dengan adanya pertumbuhan ISP yang begitu masif selama setahun terakhir serta efek domino dari berakhirnya pandemi Covid, seharusnya terjadi peningkatan yang tajam dalam hal pertumbuhan internet di Indonesia. Menurut Arif, angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya peningkatkan pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia.
"Pertumbuhan penetrasi internet yang lambat telah menunjukkan bahwa kita perlu mengatasi berbagai kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang menjadi penghambat perkembangan infrastruktur digital di indonesia," kata dia.
Ia menambahkan bahwa roadmap pengelolaan infrastruktur digital nasional menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.
"Dengan memiliki roadmap yang jelas dan terperinci, kita dapat mengarahkan upaya kita dengan lebih efektif dan efisien."
