Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras (Bansos Beras) ke sejumlah wilayah di Indonesia. Daerah perbatasan pun tak luput dari target penyaluran tersebut.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan saat ini penyaluran bansos pangan sudah masuk ke tahap II. Artinya, penyaluran tahap I telah dilakukan dengan hasil sejumlah wilayah perbatasan terluar Indonesia sudah rampung.
Advertisement
“Untuk sejumlah provinsi yang terletak di dekat perbatasan terluar Indonesia seperti Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan penyaluran tahap pertama sudah rampung 100 persen. Artinya semua KPM yang tersebar diberbagai Kabupaten/Kota di provinsi tersebut telah menerima bantuan beras 10 kg tahap pertama,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/5/2023).
Ia melanjutkan, beberapa provinsi lainnya yang berada di wilayah Indonesia Timur segera menyusul. Seperti Maluku Utara pada penyaluran tahap pertama yang telah terealisasi 95 persen, Papua Pegunungan telah terealisasi 79 persen, Papua Tengah telah terealisasi 76 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah terealisasi 42 persen.
“Pendistribusian bantuan pangan beras kita lakukan secara merata sesuai dengan kuota KPM berdasarkan data by name by address dari Kemensos. Kita tidak beda-bedakan, semua provinsi adalah prioritas, kalau pun ada yang lebih cepat atau ada yang masih proses itu dipengaruhi oleh kondisi stok beras di Kanwil Bulog masing-masing wilayah,” terangnya.
Kondisi Geografis
Khusus untuk wilayah terluar, Arief mengakui kondisi geografisnya memang lebih menantang. Namun demikian, itu sudah masuk radar imitigasi sebelumnya oleh NFA, Bulog, dan operator logistik PT Pos Indonesia (Persero) dan dua mitra lainnya.
“Pendistribusian kita dorong untuk percepatan di seluruh wilayah. Kita juga minta Tim NFA secara konsisten turun memantau pendistribusian terutama di wilayah terluar, mengingat program ini sangat strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi sesuai arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.
Berjalan Lancar
Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rahmi Widiriani saat melakukan pemantauan langsung ke titik penyaluran, di Desa Seraya Meranu, Manggarai Barat-NTT, Senin (15/5/2023), mengatakan, penyaluran bantuan beras di desa yang terletak di Pulau Seraya Besar NTT tersebut berjalan lancar.
“Kita sudah cek langsung, pada tahap pertama, sejumlah 780 kg Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG disalurkan kepada 78 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa tersebut,” tuturnya saat melakukan pemantauan bersama perwakilan Sekretariat Kabinet RI.
Untuk kelancaran penyaluran bantuan di daerah yang sulit di jangkau, Rachmi menekankan pentingnya peran Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam proses penyaluran beras, mulai dari pendataan dan penginformasian kepada KPM, hingga mendukung proses penyerahan bantuan sampai ke tangan KPM, sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan.
“Bantuan Pangan Beras ini merupakan perintah langsung Presiden RI kepada NFA untuk stabilisasi harga pasar. Dengan diberikannya bantuan beras sejumlah 10 kg per bulan, diharapkan anggaran keluarga yang sebelumnya digunakan untuk membeli beras, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain dalam bentuk makanan bergizi tambahan atau untuk kegiatan produktif," jelasnya.
Advertisement
Tak Perlu Khawatir
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik BULOG Epi Sulandari meminta masyarakat tidak khawatir. Mengingat Bulog dan PT Pos Indonesia berkomitmen mengantarkan beras dengan kualitas terbaik kepada masyarakat meskipun ke daerah dengan akses cukup sulit seperti pulau Seraya.
"Apabila ada beras yang rusak atau kurang baik kualitasnya akibat kehujanan atau kena air laut, silahkan bapak ibu laporkan kepada BULOG dan PT Pos melalui kepala desa," lanjut Epi.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Sekretariat Kabinet RI Zaenal yang turut meninjau proses penyaluran bantuan pangan di provinsi NTT mengatakan, Program ini merupakan instruksi presiden dan telah dieksekusi dengan baik oleh semua pihak. Implikasi dari program bantuan pangan ini salah satunya adalah terkendalinya harga pangan selama HBKN Idul Fitri yang lalu.
Sebagai informasi, penyaluran tahap pertama bantuan pangan beras sampai dengan 15 Mei ini telah terealisasi 96 persen atau sebanyak 205 ribu ton beras, jumlah tersebut setara penyaluran untuk 20,5 juta KPM. Adapun untuk mendorong efektivitas pendistribusian, penyaluran tahap kedua sudah mulai berjalan. Penyaluran tahap kedua saat ini telah terealisasi mencapai 19 persen.
Untuk kondisi harga beras di NTT, berdasarkan Panel Harga Pangan NFA per 16 Mei 2023, harga di tingkat konsumen untuk beras premium Rp 14.110 per Kg dan beras medium Rp 12.230 per Kg. Berdasarkan kondisi tersebut, harga beras premium di NTT masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) di zona 2, yaitu Rp 14.400 per kg. Sementara itu, untuk beras medium harganya masih terpaut 6,3 persen di atas HET zona 2 yaitu Rp 11.500 per Kg.
5.700 Ton Beras Tersalurkan
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkap, sudah ada 5.710 ton beras sebagai bantuan pangan yang sudah tersalurkan. Guna memastikan penyaluran bansos sesuai target, dia meminta perlu adanya pengawalan.
Arief bilang angka itu merupakan 81 persen dari kuota yang disiapkan sebanyak 7.074 ton untuk bulan pertama penyaluran. Ini mengacu pada data penyaluran bansos pangan per 12 Mei 2023.
Menurutnya, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pangan yang dilakukan bakal menjaga mendukung kelancaran program ini.
"Badan Pangan Nasional bersama kementerian/lembaga terkait akan melakukan pemantau dan evaluasi penyaluran bantuan pangan di beberapa provinsi. Hal ini dilaksanakan guna memotret langsung kondisi di lapangan untuk segera kita lakukan evaluasi", jelas Arief dalam keterangannya, ditulis Senin (15/5/2023).
Informasi, bansos pangan mengambil stok dari Cadabgan Pangan Pemerintah (CPP). Kemudian disalurkan kepada 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 1.446 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) selama tiga bulan.
Penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis (Juknis), sehingga pelaksanaannya sudah dapat dilakukan oleh Perum Bulog dan BUMN Pangan.
Salah satu pengawasan yang dilakukan Bapanas, Satgas Polri, dan Ombudsman RI ada di 2 daerah. Yakni. Kabupaten Gowa dan Kabupaten Marros, Sulawesi Selatan.
Advertisement
