Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga buka kemungkinan harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) bisa turun dari ketetapan harga saat ini, Rp 10.000 per liter. Namun, penetapan harga baru Pertalite harus melihat beberapa faktor.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, penetapan harga Pertalite mengacu pada tiga poin, antara lain penurunan harga minyak mentah dunia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan acuan patokan harga BBM berdasarkan Mean of Plats Singapore (MOPS).
Advertisement
"(Harga Pertalite) mungkin turun, tapi kembali ke tiga poin tadi. Apakah harga minyak bisa turun sampai ke bawah USD 60 atau 50 per barel dan kurs menguat cukup dalam, mops juga turun. Jalau itu semua masuk ya tentunya akan disesuaikan. Kembali pemerintah akan melihat itu," ujar Irto kepada Liputan6.com di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Irto tak memungkiri, harga minyak dunia saat ini tengah lesu dibandingkan 2020 lalu, yang tembus lebih dari USD 100 per barel. Namun, Pertamina tak mau gegabah menyikapi fluktuasi harga minyak dunia tersebut.
"Saat ini memang masih harganya USD 70-80 an (per barel), turun besok, naik lagi besoknya. Kurs juga. Kayak kemarin emang turun ya kita turunkan," imbuh dia.
Acuan tiga poin tersebut juga berlaku untuk menentukan harga BBM non-subsidi. Seperti diketahui, sejumlah produk BBM non-subsidi milik Pertamina mengalami pemotongan harga per 1 Mei 2023, yakni Pertamina Dex dan Dexlite.
Adapun saat ini Pertamina rutin melakukan perubahan harga BBM, khususnya non-subsidi setiap bulan. Namun, Irto belum beri bocoran harga BBM non-subsidi pada Juni 2023 akan seperti apa.
"Nanti kita lihat, kita umumkan tiap awal bulan. Sekarang sih belum nampak jelas. Kita ambil (perhitungan) sampai 20an, rata-rata seperti apa, akan kita lihat bulan depan," pungkas Irto.
Uji Coba Beli Pertalite Pakai QR Code MyPertamina Dimulai, Ini Lokasinya
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah memulai uji coba pembelian BBM Pertalite dengan syarat menunjukkan QR Code MyPertamina. Uji coba ini dijalankan di beberapa wilayah, sebagai tahap awal.
Diketahui, QR Code MyPertamina adalah salah satu syarat untuk pembelian BBM Pertalite setelah konsumen melakukan pendaftaran. Hingga saat ini sudah ada 6,5 juta orang yang mendaftarkan kendaraannya ke MyPertamina sebagai salah satu upaya pendataan subsidi tepat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkap, Pertamina masih menjalankan uji coba secara terbatas di beberapa kota dan kabupaten. Ada 3 provinsi yang menjalankan uji coba ini. Yakni, Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung. Serta tambahan 1 daerah di Papua, yakni Timika.
"Kita menguji coba sistem QR code, namun bagi yang belum memiliki QR code masih bisa mengisi Pertalite, dan diarahkan untuk melakukan pendaftaran," ujar Irto kepada Liputan6.com, Kamis (4/5/2023).
Irto menguraikan, bagi konsumen yang akan membeli Pertalite, akan lebih dulu ditanya mengenai kepemilikan QR Code. Jika sudah memiliki, bisa langsung membeli Pertalite seperti biasa.
Namun, jika belum memilikinya, maka pembelian dibatasi sebanyak 20 liter per hari bagi kendaraan roda 4.
"Bagi yang belum punya QR code kita arahkan langsung untuk melakukan pendaftaran, prosesnya juga cukup singkat untuk mendapatkan QR Code. Sebelum ada QR Code bisa mengisi max 20 liter. Bagi yang memiliki QR Code bisa melakukan pembelian seperti biasa," jelasnya.
Informasi, ketika diminta menunjukkan QR Code, konsumen bisa menunjukkan bukti tangkapan layar atau unduhan QR Code dari MyPertamina. Selain itu, konsumen juga bisa mencetak QR Code itu di secarik kertas untuk ditunjukkan kepada petugas.
Advertisement
6,5 Juta Kendaraan Sudah Daftar
Lebih lanjut, Irto menerangkan hingga saat ini sudah ada 6,5 juta kendaraan yang mendaftar ke sistem subsidi tepat MyPertamina. Pendaftaran sendiri telah dibuka sejak Juli 2022 lalu.
Dia mengungkap, saat ini uji coba masih difokuskan di daerah tersebut. Dia juga belum mengatakan daerah mana lagi yang jadi target uji coba pembelian dengan skema serupa.
"Ini masih on progres dan kita masih evaluasi," kata dia.
Sementara itu, mengenai pembatasa pembelian Pertalite, Irto menyebut masih menunggu arahan pemerintah. Utamanya mengenai revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014.
"Prinsipnya pengaturan perlu kita lakukan agar subsidi bisa tepat sasaran dan tidak melebihi kuota yang ditetapkan Pemerintah. Secara paralel kita juga menunggu arahan Pemerintah untuk Revisi Perpres 191/2014," pungkas Irto Ginting.
