KPK Panggil Steffy Burase, Istri Irwandi Yusuf Terkait Gratifikasi Pembangunan Dermaga Sabang

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Fenny Steffy Burase, istri mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf hari ini, Jumat (17/5/2023).

oleh Fachrur Rozie diperbarui 19 Mei 2023, 15:20 WIB
Model Fenny Steffy Burase menunggu panggilan penyidik saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/8). Diduga kedatangan Steffy berkaitan dengan mangkirnya dia dalam pemeriksaan sebelumnya. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Fenny Steffy Burase, istri mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf hari ini, Jumat (17/5/2023). Steffy Burase akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan gratifikasi terkait proyek pembangunan Dermaga Sabang, Provinsi Aceh.

Steffy Burase kali ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Izil Azhar, mantan Panglima Gabungan Aceh Merdeka (GAM).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Fenny Steffy Burase," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (19/5/2023).

Sebelumnya, KPK telah mencegah mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yamg menjerat mantan Pangliman Gabungan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar. Irwandi Yusuf tak bisa plesiran ke luar negeri selama enam bulan.

"Tindakan cegah ini dikoordinasikan dan diajukan pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk enam bulan pertama," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip Selasa 7 Maret 2023.

Pencekalan ke luar negeri terhadap Irwandi Yusuf dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 27 Juli 2023.

Ali menjelaskan, pencekalan dilakukan karena KPK meyakini Irwandi memiliki informasi penting yang berkaitan dengan perkara ini. Selain itu, KPK berharap saat keterangannya dibutuhkan, Irwandi tengah berada di Indonesia.

"KPK berharap pihak yang dicegah tersebut tetap di dalam negeri dan mengingatkan agar kooperatif hadir saat dilakukan pemanggilan oleh tim penyidik," ucap Ali.


KPK Tahan Eks Panglima GAM

Tersangka mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar atau Ayah Merin, ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023), pasca ditangkap di Banda Aceh pada Selasa 24 Januari 2023. Izil Azhar yang merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dan sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menjadi buronan KPK sejak November 2018, karena diduga menjadi perantara penerima gratifikasi uang "jaminan pengamanan", dari Board of Management (BOM) PT NS Joint Operation (Nindya Sejati) untuk Gubernur NAD Irwandi Yusuf, terkait proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011. (Liputan6.com/Johan Tallo)

KPK menahan mantan Panglima Gabungan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar alias Ayah Merin, buronan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh.

Izil Azhar yang merupakan tangan kanan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditahan selama 20 hari pertama. Dia ditahan usai ditangkap pada Selasa, 24 Januari 2023.

"Tim penyidik menahan tersangka IA (Izil Azhar) untuk 20 hari pertama terhitung mulai 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023 di Rutan KPK pada Kavling C1 Gedung ACLC," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Johanis menyebut, kasus yang menjerat Izil Azhar bermula ketika pada 2007-2012, saat Irwandi yang menjabat Gubernur Aceh melaksanakan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang Aceh dengan biaya dari APBN.

Ketika proyek berjalan, Irwandi diduga menerima uang sebagai gratifikasi dengan istilah jaminan pengamanan dari pihak Board of Management (BOM) PT Nindya Sejati Joint Operation yaitu Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid.

"Terkait penerimaan tersebut, Irwandi Yusuf kemudian turut serta mengajak tersangka IA sebagai orang kepercayaannya untuk menjadi perantara penerima uang dari Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid," kata Johanis.


Perantara Penerimaan Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (Tengah), Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto (kiri) dan Juru Bicara KPK bidang Pencegahan saat memberikan keterangan pers mengenai penahanan Tersangka mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar atau Ayah Merin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023). pasca ditangkap di Banda Aceh pada Selasa 24 Januari 2023. Izil Azhar yang merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dan sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menjadi buronan KPK sejak November 2018, karena diduga menjadi perantara penerima gratifikasi uang "jaminan pengamanan", dari Board of Management (BOM) PT NS Joint Operation (Nindya Sejati) untuk Gubernur NAD Irwandi Yusuf, terkait proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Johanis menyebut, Izil menjadi perantara penerimaan gratifikasi yang diterima Irwandi sejak 2008 hingga 2011. Izil menjadi orang kepercayaan Irwandi karena sebelumnya pernah menjadi bagian dari tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2007.

"Penyerahan uang melalui tersangka IA dilakukan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan nominal bervariasi mulai dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 3 miliar hingga total berjumlah Rp 32,4 miliar," ucap Johanis.

Johanis mengatakan, lokasi penyerahan uang terjadi di kediaman Izil dan di jalan di depan Masjid Raya Baiturahman, Kota Banda Aceh. Johanis mengatakan uang gratifikasi sejumlah Rp 32,4 miliar itu dipergunakan untuk dana operasional Irwandi dan turut dinikmati Izil.

"Mengenai sumber uang yang diserahkan Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid diduga dari dana biaya konstruksi dan operasional proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang Aceh," kata Johanis.

Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya