Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina menyatakan, pernyataan sejumlah pihak yang menyebut Jokowi tidak boleh berpihak mendukung salah satu capres di 2024 adalah pernyataan sesat dan menunjukan ketakutan serta kekhawatiran bahwa bakal capres yang diusungnya akan kalah.
Pernyataan Jokowi tidak usah ikut campur dan cawe - cawe dilontarkan oleh pengamat politik dan politisi mulai dari Politisi Nasdem, PKS, Demokrat hingga yang terakhir Salah Satunya oleh Politisi PDIP sekaligus Wakil Koordinator Desk Relawan Ganjar Adian Napitupulu.
Advertisement
"Sistem perundang undangan di Indonesia tidak melarang dukungan yang diberikan oleh Presiden, Wakil Presiden, hingga kepala daerah yang sedang menjabat kepada kandidat capres dan cawapres tertentu. Yang tidak boleh memihak dan mendukung itu adalah anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, Perangkat Peradilan, BUMN, BPK dan Bank Indonesia," ujarnya menjelaskan, Sabtu (20/5/2023).
Dia menyatakan, undang undang memperbolehkan presiden dan wakil presiden ikut berkampanye, hal ini sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa Presiden dan Wapres boleh ikut Kampanye Peserta Pemilu sepanjang mengajukan cuti dan tidak mempergunakan fasilitas negara.
"Jadi baik secara etika, moral dan perundang undangan tidak ada yang dilanggar Pak Jokowi. Bahkan harusnya sebagai pemimpin yang berhasil adalah yang bisa mengkader penggantinya. Dan ini sangat penting untuk masa depan Indonesia ke depannya," sambungnya.
Menurut Silfester, Jokowi bersama partai termasuk relawan berkewajiban menghasilkan capres putra terbaik bangsa yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan mampu meneruskan semua program dan Hal Hal yang baik yang sudah dibuat Jokowi, termasuk tantangan ke depan dalam pergaulan internasional.
"Jadi ini tidak main-main. Kalau kita salah memilih dan mendukung capres akan merugikan anak cucu kita. Jadi wajar saja sebagian besar organisasi relawan dan pendukung Jokowi sampai saat ini belum mendeklarasikan capres siapapun karena selain harus cermat dan betul betul yakin dan juga menunggu diskusi, arahan dan komando Pak Jokowi," ujarnya.
Organ Relawan Banyak
Silfester yakin Jokowi tidak akan sembarang memilih dan akan menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat dan akan mendiskusikan dengan partai termasuk dengan para relawan.
"Masih banyak organ relawan Jokowi yang belum mendukung capres manapun dan masih Setia tegak lurus menunggu komando Pak Jokowi," sambungnya.
Organisasi Relawan Jokowi yang terdaftar di TKN 2019 hampir 2 ribuan. Belum lagi ribuan yang tidak terdaftar.
"Adian Napitupulu mengklaim 320 Organ mendukung Ganjar itu sangat sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya organ relawan Jokowi baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di TKN 2019. Yang tidak terdaftar di TKN apalagi yang di daerah daerah dan luar negeri itu juga banyak sekali," jelasnya.
Pihaknya tahu karena selalu keliling seluruh Indonesia menyapa, berdiskusi dan bekerjasama dengan relawan dan mengetahui persis keberadaan relawan Jokowi dimanapun berada.
"Jadi tidak asal bunyi klaim sana dan klaim sini,” tambahnya.
Apalagi pernyataan Adian yang mengatakan Relawan Jokowi menjerumuskan Presiden Jokowi karena menunggu arahan Jokowi mengenai bakal capres.
“Ini Naif sekali karena Adian dan PDIP selalu membawa dan mengklaim nama Relawan Jokowi dimana - mana, harusnya kalo percaya diri ya bawa saja nama Relawan Ganjar atau Relawan PDIP bukan relawan Jokowi karena Relawan Jokowi itu bukan Relawan Ganjar atau Relawan PDIP”, jelas Silfester.
Harusnya PDIP meminta maaf ke Rakyat karena penyebutan Presiden Jokowi sebagai Petugas Partai telah melukai hati banyak masyarakat sehingga banyak relawan dan masyarakat yang tidak mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi Faktor Ganjar dan PDIP yang menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20.
“Termasuk komunikasi politik dengan Parpol lainnya dan relawan yang terkesan kaku dan sombong karena mentang-mentang sudah punya tiket untuk Pencapresan. Bahkan dalam berbagai hal Tim Sukses Ganjar sering menyerang Capres lain. Hal ini mendapat kesan yang negatif di masyarakat,” katanya.
Advertisement
