Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang Minggu (21/5/2023).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sedikitnya empat hal, mulai dari keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) hingga soal pertahanan.
Advertisement
"Pertama, keanggotaan Indonesia di FATF, saya harap dukungan Prancis agar Indonesia diterima sebagai anggota FATF. Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF," ujar Jokowi dikutip dari keterangan tertulis.
Kedua, Jokowi meminta dukungan Presiden Macron agar Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dapat segera selesai pada tahun depan.
Ketiga, mereka membahas investasi sektor strategis. Jokowi menyambut baik keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi Indonesia dan bantuan Prancis melalui The Agence Française de Développement (AFD) sebesar 500 juta Euro dan Just Energy Transition Partnership.
Jokowi juga mendorong tindak lanjut kerja sama Hydrogene de France (HDF) dengan PT Bukit Asam untuk teknologi berbasis hidrogen serta Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dengan Yayasan Biru Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan.
"Indonesia juga buka investasi untuk bangun Ibu Kota Nusantara di bidang infrastruktur, energi hijau, dan ecotourism. Kami sudah siapkan insentif dan fasilitas investasi," imbuh Jokowi.
Bahas soal Pertahanan dan Alutsista
Keempat, lanjut Jokowi, dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem senjata (alutsista), Indonesia menyambut baik rencana joint venture PT Len Industri dan Thales. "Mari terus dorong alih teknologi, transfer pengetahuan dan produksi bersama," lanjutnya.
"Saya ajak partisipasi sektor swasta Prancis untuk implementasi kerja sama konkret AOIP. Saya juga undang partisipasi Prancis pada ASEAN-Indo-Pacific Forum di Jakarta bulan September," tandas Jokowi.
Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Advertisement
