Liputan6.com, Jakarta - 27 negara Uni Eropa resmi adopsi aturan baru yang akan membantu Uni Eropa (UE) mengurangi kontribusinya terhadap deforestasi global pada Selasa, 16 Mei 2023. Langkah yang dilakukan dengan mengatur perdagangan serangkaian produk yang mendorong penurunan kawasan hutan di seluruh dunia.
Dikutip dari AP, ditulis Senin (22/5/2023), berdasarkan udang-undang tersebut, perusahaan yang memperdagangkan minyak kelapa sawit, ternak, kayu, kopi, kakao, karet dan kedelai perlu verifikasi kalau barang yang dijual di Uni Eropa tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan di mana pun di dunia sejak 2021.
Advertisement
Peraturan tersebut juga mencakup produk turunan seperti coklat dan kertas. Hutan adalah cara alami yang penting untuk menghilangkan emisi gas rumah kaca dari atmosfer karena tumbuhan menyerap karbondioksida saat tumbuh.
Menurut World Resources Institute, kawasan hutan seluas 10 lapangan sepak bola menghilang di dunia setiap menit. Uni Eropa mengatakan, tanpa peraturan baru, pihaknya dapat bertanggung jawab atas hilangnya 248.000 hektar (612.000 acres) deforestasi per tahun, permukaan yang hampir seluas negara anggota Uni Eropa yakni Luksemburg.
“Diterapkan secara efektif, undang-undang tersebut dapat secara signifikan mengurangi emisi rumah kaca yang dihasilkan dari pembukaan hutan tropis untuk makanan dan komoditas lainnya,” ujar the World Resources Institute Regional Director Europe, Stientje van Veldhoven, dikutip dari outlookindia.com.
“Dan itu dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati dan air yang kritis sumber daya di hutan hujan tropis,”
Produsen Wajib Penuhi Aturan
Undang-Undang akan memaksa perusahaan untuk menunjukkan barang yang diimpor mematuhi aturan di negara asal, termasuk tentang hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat adat.
Van Veldhoven menambahkan, Uni Eropa sekarang harus bekerja sama dengan negara produsen untuk memastikan dapat beradaptasi dengan undang-undang baru tanpa merugikan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.
“Ini akan membutuhkan insentif bagi kelompok rentan seperti petani kecil untuk beralih ke praktik bebas deforestasi, memastikan mereka tidak tertinggal dalam transisi ini,” ujar dia.
Adapun hutan di seluruh dunia semakin terancam oleh penebangan kayu dan pertanian, termasuk kedelai dan kelapa sawit. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau the UN Food and Agriculture Organisation perkirakan 420 juta hektar area hutan yang lebih luas dari Uni Eropa telah hanccur antara 1990-2020.
Dengan demikian, komoditas Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa wajib penuhi verifikasi kalau barang yang dijual di Uni Eropa tidak sebabkan deforestasi dan degradasi hutan.
Advertisement
Regulasi Deforestasi Uni Eropa Berpotensi Hambat Ekspor Barang dari Indonesia, Ini yang Akan Dilakukan Indonesia
Sebelumnya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo menyebut ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh RI-Uni Eropa, salah satunya pengesahan Regulasi Deforestasi di Uni Eropa berpotensi menghambar ekspor barang dari dalam negeri ke kawasan tersebut.
"Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Parlemen Eropa baru saja mengesahkan Regulasi Deforestasi yang berpotensi menghambat ekspor barang dari Indonesia ke Uni Eropa," kata Yasin Limpo, dalam sambutannya di acara Europe Day, Selasa (9/5/2023).
Yasin Limpo menyebut, untuk mendiskusikan hal ini, dalam waktu dekat delegasi Indonesia dan Malaysia akan bertolak ke Brussel dalam rangka menyuarakan kekhawatiran tersebut.
"Dapat kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat, Delegasi Indonesia dan Malaysia yang dipimpin oleh Airlangga Hartanto, Menko Bidang Perekonomian RI dan Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Wakil Perdana Menteri Malaysia akan melaksanakan misi bersama ke Brussel dalam rangka menyuarakan kekhawatiran kami akan tergulasi tersebut," kata Yasin Limpo.
"Terutama akan dampak buruknya terhadap petani kecil di negara kami."
Meski begitu, Yasin Limpo optimis bahwa Indonesia dan Uni Eropa mampu mendapatkan solusi yang terbaik untuk ke dua belah pihak.
"Saya optimis bahwa Indonesia dan Uni Eropa akan menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan, berdasarkan prinsip demokrasi dan prinsip kemitraan setara."
Investasi Uni Eropa di Indonesia Sentuh USD 2 Miliar
Mentan menambahkan dari sisi ekonomi, Uni Eropa merupakan salah satu mitra perdagangan terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari 33 miliar USD pada tahun 2022. Total investasi Uni Eropa di Indonesia tahun 2022 mencapai hampir 2 milyar USD.
Hubungan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa tumbuh semakin kuat dengan adanya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Eropa.
SYL mengatakan bersamaan dengan perayaan malam ini, Perundingan Putaran ke-14 sedang berlangsung di Brussel. Penyelesaian substansi perundingan tersebut pada tahun ini akan membuka jalan untuk memaksimalkan berbagai potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan.
Terlepas dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.
“Suatu kehormatan bagi saya dapat bergabung bersama pada malam ini untuk merayakan Hari Eropa. Memperingati Deklarasi Schuman yang ke-73, Hari Eropa menggambarkan keberagaman, perdamaian, dan persatuan di Eropa yang terus menginspirasi komunitas global, termasuk ASEAN dan Indonesia,” tambahnya.
Advertisement
Dukung Upaya Damai Melalui Jalur Diplomasi
Sebagai sahabat sejati Uni Eropa, Indonesia akan selalu mendukung setiap upaya damai dan segala cara yang memungkinkan bagi terbukanya kesempatan penyelesaian masalah melalui jalur diplomasi.
“Saya yakin, dengan nilai-nilai dan tujuan bersama yang kita anut, Indonesia dan Uni Eropa dapat mengatasi tantangan dan meraih peluang yang ada di depan. Mari kita terus bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih tangguh, makmur, dan bersatu untuk generasi mendatang,” tegas SYL.
Sebagai informasi, dalam acara perayaan Hari Eropa pada malam ini, hadir Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, para Duta Besar Negara-negara Anggota Uni Eropa, dan Para Tamu Korps Diplomatik.
