Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsyad Rasyid tak memungkiri tahun politik membuat investor berpikir berulang kali berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Mereka khawatir akan kelanjutan proyek pembangunan ibu kota Nusantara jika pemerintah telah berganti pasca pemilihan presiden.
Advertisement
“Pasti ada pemikiran itu (wait and see untuk berinvestasi),” kata Arsyad di Ciputra Artpreneur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).
Meski begitu, strategi yang dilakukan pemerintah termasuk Kadin menggaet investor dengan menceritakan keberhasilan pemilu tahun 2014. Pasca pilpres berakhir, dua kubu yang bersaing bisa duduk bersama di pemerintahan.
“Tapi kan mereka juga melihat Indonesia pada pemilu yang lalu. Bagaimana kencengnya pemilu yang lalu. Tapi yang terjadi setelahnya Pak Jokowi dan Prabowo bersatu dan bergotong-royong,” kata dia.
Hal ini yang menjadi senjata Kadin sebagai mitra pemerintah untuk menarik investor, baik asing maupun investor dalam negeri. “Alhamdulillah proses demokrasi ini kita aman, jadi kita harus percaya itu dan itu yang kita jelaskan ke investor,” kata dia.
Arsyad mengatakan demokrasi yang sehat juga terus berlangsung hingga saat ini. Tercermin dari situasi politik masih bisa terjaga aman dan terkendali. Padahal puncak pemilu raya kurang dari 1 tahun lagi.
“Kita lihat saja bukti yang lalu, sekarang 1 tahun mau pemilu masih tenang-tenang saja, beda sama (pemilu) yang lalu,” kata dia.
Arsyad menambahkan pembangunan IKN Nusantara sudah mendapatkan dukungan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Mereka meyakini pemindahan ibu kota bisa melahirkan kawasan ekonomi negara. Sehingga dia meminta semua pihak memiliki napas optimisme yang sama. “Jadi antusiasme itu kita jaga. Jangan berpikir negatif dulu , semua pun enggak ada yang perfect,” pungkasnya.
Pemerintah Obral Insentif di IKN Nusantara, Semua Bidang Usaha Dipermudah
Sebelumnya, sejumlah fasilitas digelontorkan pemerintah untuk menstimulasi kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan, serangkaian insentif ini merupakan yang terbaik di Indonesia.
"Ada serangkaian super tax insentif dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk import, dan pengurangan pajak untuk kegiatan R&D," katanya dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta (23/5/2023).
Semua fasiltas itu akan dilayani dalam mekanisme perizinan OSS plus yang terintegrasi. Berdasarkan serangkaian kebijakan tersebut, usaha di IKN Nusantara akan disokong dengan super tax deduction, tax holday, dan pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Dengan kemudahan tersebut Otorita IKN berharap pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berjalan cepat dan berkelanjutan hingga 2045.
Dalam kurun waktu tersebut IKN akan diwujudkan sebagai kota futuristik yang menjanjikan prospek bisnis berkelas global. Seperti diketahui, hanya 20% dari total anggaran IKN yang akan dibiayai oleh APBN. Sisanya adalah partisipasi swasta meliputi investasi langsung, public-private partnership, pembiayaan kreatif seperti crowd funding ataupun carbon trading, filantropi, dan lain sebagainya.
Pemerintah hanya membangun fasilitas vital yang dapat memicu multiplier effect. Saat ini jalan tol IKN-Balikpapan sedang dikerjakan, yang nantinya akan memperpendek waktu perjalanan dari 1,5 jam menjadi sekitar 30-40 menit.
Selain itu bendungan Sepaku-Semoi telah rampung dan siap menyuplai air baku ke Ibu Kota Nusantara. Di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, jalan-jalan akses terus dikerjakan, dan sebagian bahkan telah mulai dipergunakan saat ini untuk pengangkutan logistik pembangunan.
Advertisement
Gedung Vital
Sementara itu berbagai gedung vital masih berjalan, seperti Istana Presiden dan kantor bersama kementerian koordinator, serta perumahan pejabat negara.
"Pada tahap pertama, ada sekitar 300 paket investasi yang siap ditawarkan pada para investor, termasuk penyediaan sarana dan prasarana di bidang perumahan, transportasi, dan energi," imbuh Bambang.
Investasi ini, lanjutnya, tidak terbatas hanya pada proyek pendirian infrastruktur/bangunan atau hardware, tetapi juga meliputi investasi di bidang software, atau penyediaan perangkat lunak bagi kota pintar. Investor juga dapat berinvestasi sebagai pengembang kawasan (area developer) dan mengelola kawasan tertentu, seperti kawasan pariwisata atau financial center.
Dalam konteks ini, berbagai insentif diberikan oleh tiga instansi pemerintah sesuai kewenangannya. Fasilitas fiskal, seperti pembebasan dan keringanan pajak dan fasilitas kepabeanan diberikan oleh Pemerintah Pusat.Sedangkan Otorita IKN memberikan fasilitas penyediaan lahan, sarana prasarana, dan asistensi bagi pelaku usaha. Sementara itu fasilitas penanaman modal diberikan oleh Kementerian Keuangan.
Dalam hal pajak, terdapat sembilan insentif PPh yang diberikan bagi investor yang telah diatur dalam PP 12/2023. Di antaranya Pengurangan PPh badan bagi wajib pajak badan dalam negeri, pengurangan PPh atas kegiatan sektor keuangan di financial center, dan pengurangan PPh badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan kantor regional.
Selain itu ada pengurangan pajak penghasilan bruto atas kegiatan tertentu seperti penelitian dan pengembangan bidang tertentu, biaya pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bagi UMKM, pemerintah menggratiskan PPh Pasal 21 dan penghasilan bruto usaha tertentu. Selain itu ada pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
