Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meluruskan terkait kritiknya kepada pemerintah soal pembangunan jalan. Perihal perbandingan antara pembangunan jalan tol dan jalan biasa yang dikerjakan di era pemerintahan Jokowi.
Advertisement
Menurutnya, kritik itu bukan diartikan sebagai sikap tidak setuju atas pembangunan jalan tol yang sudah dilakukan pemerintah. Namun, sebagai masukan agar pembangunan jalan biasa yang bisa digunakan semua masyarakat secara gratis juga digencarkan.
"Satu lagi, saya dibilang nggak setuju jalan tol? nggak benar. Saya bilang kan kita punya tol lebih banyak tetapi seimbangkan dengan jalan biasa. Jangan Tol dibangun jalan biasa terlupakan," kata JK usai peresmian pembangunan Gedung Universitas Paramadina, di Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).
Sebab, JK mengatakan dalam pembangunan jalan baik tol maupun jalan biasa perlu adanya keseimbangan. Dengan memperhatikan anggaran pembangunan sampai pemeliharaan terhadap kedua jalan tersebut.
"Perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat. Bahwa di samping jalan tol berjalan terus, tapi ada anggaran pelihara jalan yang rusak. Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat semua bisa jalan," ucapnya.
Atas hal itu, JK memandang dengan Presiden Jokowi yang melihat langsung kondisi jalan-jalan rusak di daerah. Seharusnya bisa menjadi evaluasi ke depan, dengan tidak melupakan pembangunan dan pemeliharan jalan biasa.
"Untuk masyarakat, dan itu pembicaraan Pak Jokowi sendiri menyaksikan banyak jalan rusak di Indonesia, bukan saya. Dan data itu BPS, bagaimana nanti siapa pun harus ada keseimbangannya," kata JK.
Kritik JK Soal Jalan Tol
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyoroti ketidakadilan terjadi di Indonesia. Menurut JK, salah satu contoh ketidakadilan itu adalah soal jalan rusak seperti di Lampung, Jambi, hingga Makassar.
Meskipun jalan tol sepanjang 2.600 kilometer telah terbangun, akan tetapi dikatakan JK, ada 170.000 kilometer jalan raya rusak sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).
"30 persen jalan (raya) di Indonesia sulit dipakai menurut BPS, bukan menurut saya. Ini contoh ketidakadilan," kata JK dalam pidatonya di acara Puncak Milad 21 PKS, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).
JK mengatakan, rakyat biasa yang tak mampu membayar tol dan tidak mendapatkan haknya karena ratusan ribu kilometer jalan raya justru rusak parah. Padahal menurut JK, jalan raya sangat mendesak, sebab setiap harinya digunakan rakyat Indonesia.
"Artinya adalah, orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik, karena dia bayar. Tapi jalan rakyat, yang dijalani tiap hari oleh petani kita, pedagang kecil, oleh siapa pun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat, itu contoh yang kecil saja," kata JK.
"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi enggak ada tentu enggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," ujar JK.
Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com
Advertisement
