Liputan6.com, Jakarta - Langkah pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik kembali tuai kritik. Setelah Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan, kini Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) juga melontarkan kritikannya.
Menurut pria yang akrab disapa JK ini, konsep kendaraan listrik yang digencarkan pemerintah tidak bisa dibilang bertujuan mengurangi emisi karbon. Pasalnya, listrik yang ada di Indonesia hingga saat ini paling besar masih bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Advertisement
"Gini, mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit (PLTU)," ujar Jusuf Kalla usai peresmian pembangunan Gedung Universitas Paramadina, disitat dari News Liputan6.com, Selasa (23/5/2023).
Kemudian, pria berusia 81 tahun ini mengumpamakan kendaraan listrik yang digencarkan tanpa adanya pembangunan sumber energi yang ramah lingkungan, hanya akan tetap memberikan dampak pencemaran emisi karbon.
"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU. Jadi harus bersamaan, sebenarnya kita punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat," tegas JK.
Sejatinya, Indonesia sudah memiliki program untuk PLTU dengan pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti energi baru dan terbarukan (EBT). Namun upaya itu dirasa tidak didukung pemerintah.
Program pemerintah
Padahal, keberhasilannya pembangunan sumber energi yang ramah telah berhasil diwujudkan lewat perusahaan miliknya PT Hadji Kalla, dimana pembangunan itu dikerjakan sepenuhnya dengan usaha anak bangsa sejak 10 tahun lalu.
"Sebenarnya pemerintah sudah punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat. Sekali lagi minta maaf, kita di Hadji Kalla 10 tahun lalu sudah bikin itu PLTA. Bisa dibikin dalam negeri," tuturnya.
Advertisement
