Liputan6.com, Jakarta Kepastian impor KRL bekas dari Jepang disebut-sebut tinggal menunggu restu dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Untuk memutuskan impor KRL, perlu ada satu kali rapat lagi antara pemangku kepentingan di pemerintah menyoal ini.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap kalau keputusan itu bisa saja diambil. Bahkan, dia menyebut telah mengantongi lampu hijau untuk impor, hanya saja masih perlu dibahas dalam satu rapat lagi.
Advertisement
"Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Pak Menko Marves berhubungan dengan ini. Tapi harusnya sih mostly oke ya," ujar dia di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Tak hanya itu, pria yang karib disapa Tiko ini mengaku telah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, mengingat BPKP tak merekomendasikan pemerintah melakukan impor KRL bekas.
"Kita sudah jelaskan ke BPKP, BPKP pada dasarnya setuju selama ada plan antara impor dulu nanti kemudian kita retrofit juga mesti ada, dan kemudian nanti 2025 produksi dari INKA," jelasnya.
Tiko menerangkan, untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tidak memungkinkan untuk menunggu produksi dari INKA. Soal ini juga yang bakal dibahas dalam rapat bersama Kemenko Marves, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN.
Terkait pengadaannya sendiri, Tiko menyebut akan mengkaji lagi dengan menggandeng BPKP. Harapannya, keputusan bisa segera diambil, sehingga pada akhir tahun sudah bisa menggantikan sejumlah rangkaian KRL yang pensiun.
"Kita lagi mulai kaji proses pengadaannya sama-sama BPKP juga, mungkin kalau kita mungkin di bulan ini, mungkin 6 bulanan ya, kita harapkan, jadi sebelum akhir tahun atau akhir tahun kita bisa tambah 12 trainset, menambah di beberapa ruas yang memang sekarang sangat padat ya," beber Kartika Wirjoatmodjo.
Rekomendasi BPKP
Diberitakan sebelumnya, Keputusan impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung diambil pemerintah. Padahal ada urgensi yang disebut mendesak guna memenuhi kebutuhan, ditambah ada rekomendasi solusi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Setelah melakukan reviu, BPKP tak merekomendasikan pelaksanaan impor KRL bekas dari Jepang. Namun, keputusan itu, baru keluar setelah ada pembahasan lebih lanjut diantara stakeholder pemerintah.
Diketahui, itu merujuk pada rapat antara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Artinya, keputusan bisa diambil setelah ada tindak lanjut pembahasan hasil reviu BPKP dari rapat yang dipimpin oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan itu.
"Setahu saya begini, review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut), setahu saya gak ada. Kami cuma menunggu review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Sementara itu, terkait pertemuan antara Kementerian BUMN dan BPKP, Azwad mengatakan itu merupakan langkah koordinasi. Diketahui, pada awal Mei 2023, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengaku telah berdiskusi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengenai hasil reviu rencana impor KRL bekas dari Jepang.
"Kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah presiden saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Ya mungkin secara teknis bisa, tapi gak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," ujar dia.
Kendati begitu, Azwad menegaskan kalau sikap BPKP dalam hal ini masih merujuk pada hasil reviu yang sudah dilakukan sebelumnya. Diketahui, BPKP tidak merekomendasikan untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang.
"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan impor KRL). Review kita masih itu, kita tunggu apa tindak lanjutnya mereka," beber Azwad Zamroodin Hakim.
Advertisement
Urgensi
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap urgensi dari pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek yang akan pensiun. Saat ini, opsi paling cepat adalah melakukan impor KRL bekas dari Jepang.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mengungkap keputusan impor KRL bekas Jepang tinggal menunggu ketok palu di rapat terakhir antar pemerintah. Andre menyebut, hal itu didapat setelah dia mengonfirmasi kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.
Diketahui, ada beberapa opsi dalam pemenuhan kebutuhan 10 rangkaian KRL yang pensiun. Pertama, impor KRL bekas dari Jepang. Kedua, memperbaiki rangkaian yang lama ditambah dengan fitur atau fasilitas baru atau retrofit. Ketiga, produksi dalam negeri oleh INKA.
"Kalau kami kan berusaha untuk mencari solusi yaitu ya saat ini kondisinya memang tidak memungkinkan untuk (produksi) dari dalam negeri butuh 2 tahun lagi," kata dia saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa (23/5/2023).
"Ya kan karena butuh 2 tahun lagi sementara kebutuhannya tahun 2023, makanya kami tetap mengajukan seperti itu (impor KRL)," sambungnya.
Kendati begitu, posisi Kementerian BUMN adalah pada sisi pengajuan mewakili kebutuhan dari perusahaan pelat merah.. Sementara, keputusan atas pemenuhan KRL pensiun itu diambil oleh tingkat regulator, dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perindustrian.
"Kalau regulator ya bukan kami yang nentuin kan, bukan kita yang nentuin boleh ga bolehnya (impor KRL)," katanya.
Mengacu Data
Lebih lanjut, Arya menyebut hal terpenting adalah data atas kebutuhan yang sudah dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia, termasuk Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Menyusul, adanya hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan mengimpor KRL bekas dari Jepang.
"Kita serahkan aja ke mereka, di terangkan semua di detailkan semua udah lah kita bicarakan. Tapi kan data yang penting di koordinasikan di rapat-rapat itu ya kan, dijelaskan semua bagaimana hitung-hitungan dari teman-teman KAI," bebernya.
Advertisement
