Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah mencapai Rp 7.849,89 triliun di akhir April 2023. Sedangkan jika dilihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di angka 38,15 persen.
“Sampai dengan akhir April 2023, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp 7.849,89 triliun,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam APBN KiTa edisi Mei 2023, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Advertisement
Posisi utang per April 2023 mengalami penurunan dari posisi Maret 2023. Sebulan lalu, posisi utang pemerintah sebesar Rp 7.879,07 triliun atau dengan rasio 39,17 persen terhadap PDB.
“Baik secara nominal maupun rasio, posisi utang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya,” kata dia.
Penurunan utang pemerintah dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen Pinjaman maupun SBN. Pembayaran cicilan pokok utang pada bulan April lebih besar dari pada pengadaan atau penerbitan utang baru.
Turunnya posisi utang juga karena adanya apresiasi rupiah terhadap major currency valas (EUR, JPY, USD) pada April 2023 dibandingkan Maret 2023.
Selain itu, rasio utang Pemerintah terhadap PDB per akhir bulan April 2023 berada di batas aman (jauh di bawah 60 persen PDB), sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” kata dia.
Komposisi Utang Pemerintah
Berdasarkan komposisinya, utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara (SBN) totalnya Rp 7.007,03 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp5.698,37 triliun dan dalam bentuk valas sebesar Rp 1.308,66 triliun.
Sementara itu utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 842,86 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 22,49 triliun dan Pinjaman luar negeri sebesar Rp 820,37 triliun.
Adapun komposisi utang Pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,88 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,26 persen.
Selain itu, Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
“Sampai akhir April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun,” paparnya.
Advertisement
Pasar SBN Domestik
Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, Pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDG (SDG Bond). Kemudian memanfaatkan peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN.
Khususnya SBN Ritel yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
