Liputan6.com, Jakarta Untuk mengetahui efektivitas anggaran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendukung pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai alokasi dan penyaluran anggaran pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2022-2023.
Gus Imin, akrab disapa sengaja menyoroti hal tersebut. Itu karena dia ingin melihat koordinasi antar lembaga negara yang dinilai masih tumpang tindih dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut pun dapat membuat program pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal, terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ekstrem.
Advertisement
"Saya kira sudah waktunya diubah, dievaluasi pola dan sistem pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama ini, terutama kemiskinan ekstrem yang nyatanya masih ada di negara ini. Satu langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah harmonisasi koordinasi antar lembaga negara, jangan jalan sendiri-sendiri mengatasi masalah besar ini," ujar Gus Imin di Jakarta, Kamis (25/5).
Gus Imin setuju dengan pendapat Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga menginginkan adanya evaluasi terhadap program tersebut. Ia menilai penyempurnaan data kantong-kantong kemiskinan serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memang harus terus disempurnakan.
"Ya kuncinya memang di data, betul kata pak Wapres harus disempurnakan terus. Karena kalau tidak tepat pendataannya yang ada justru bisa salah sasaran. Ini bahaya dan bisa bikin yang miskin semakin atau tetap miskin, dan yang kaya malah semakin kaya karena disuplai negara," katanya.
Di sisi lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendata masyarakat miskin yang belum menjadi peserta BPJS dan menyalurkan bantuan iuran BPJS bagi yang berhak.
"Terakhir evaluasi alokasi berbagai subsidi dan bantuan yang dikeluarkan ini juga penting dilakukan. Jangan karena bantuan sudah disalurkan ke penerima terus pemerintah diam saja, cek lagi dan kalau terindikasi salah sasaran ya ambil lagi bantuannya, serahkan kepada yang berhak," ujar Cak Imin.
Sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin menggelar rapat pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Wapres menyinggung perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
"Menurut Bank Dunia katanya Maret 2022 telah 1,5 persen, walaupun berbeda ini dengan hasil Susenas dari BPS yang pada Maret 2022, sebesar 2,04 persen. Ini yang nanti kita cross ya," ujar Ma'ruf saat mengawali rapat pleno PPKE, Rabu (24/5).
Wapres menyampaikan rapat ini juga digelar mengevaluasi kemajuan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan nol persen pada 2024.
"Upaya ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang sangat luas," jelasnya.
(*)
