Vaksinasi COVID Kini Pakai Merek Apapun, Sinyal Segera Vaksin COVID-19 Berbayar?

Kemenkes baru saja menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor IM.02.04/C/2413/2023 tentang Pembaruan Pemberian Vaksinasi COVID-19. SE yang diteken Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu mulai berlaku pada 22 Mei 2023.

Bahwa masyarakat dapat menggunakan vaksin COVID-19 yang tersedia, tanpa harus melihat regimen seperti kebijakan sebelumnya.

Alasan pembaruan pemberian vaksin COVID-19 di atas, lanjut Mohammad Syahril demi proteksi jangka dari penularan COVID.

"Sesuai dengan laporan hasil uji klinis dari berbagai platform vaksin COVID-19, secara umum titer antibodi (kekebalan/imunitas) individu setelah enam bulan dari imunisasi yang kedua akan menurun," katanya.

"Sehingga perlu diberikan penguat (booster) untuk meningkatkan titer antibodi guna proteksi jangka panjang."

Kelengkapan Dosis Primer dan Booster

Untuk itu, Syahril menekankan, sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum melengkapi dosis primer dan booster dapat diberikan vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin yang tersedia yang sudah mendapat izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Wacana booster berbayar sempat beredar dimulai pada Agustus 2023. Lantas, apakah hal itu benar?

Terkait hal ini, Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril memberi jawaban bahwa hingga saat ini vaksin COVID-19 masih gratis.

“Sampai saat, ini kita masih mengatakan bahwa seluruh pengobatan termasuk vaksinasi itu masih dibiayai dan ditanggung pemerintah. Nah, kalau vaksinasi berbayar itu belum ada wacana pemberlakuan waktunya karena ini berkaitan dengan status kedaruratan COVID-19,” kata Syahril dalam konferensi pers virtual pada Februari 2023.

Jika Kedaruratan COVID Dicabut, Masyarakat Ikut Menanggung Beban

Syahril menambahkan, jika status kedaruratan dicabut oleh Pemerintah, maka sebagian masyarakat harus ikut memberikan perhatian dan menanggung hal-hal yang berkaitan dengan suatu dampak dari endemi COVID-19.

“Contoh, kalau kita sudah mencabut kedaruratan, maka nanti pembiayaan itu tidak seperti sekarang ini semuanya akan dikembalikan ke suatu mekanisme pembiayaan. Apakah bisa dibayarkan melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional (JKN) atau bisa mandiri atau asuransi, begitu juga dengan vaksinasi,” tambahnya.

“Artinya, ketika kedaruratan sudah dicabut, masyarakat harus ikut menanggung beban ini agar beban negara tidak terlalu tinggi lagi karena bukan status kedaruratan lagi."

Adapun jika vaksin COVID-19 di masa endemi berbayar, PT Bio Farma telah mempersiapkan langkah ke depannya. Dalam hal ini, persiapan bilamana vaksin IndoVac yang dikembangkan Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine Amerika Serikat (AS) akan berbayar nantinya.

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menyampaikan, pihaknya akan mengoptimalkan gerai apotek dan vaksinasi untuk mendukung adanya vaksinasi berbayar bila kebijakan vaksinasi berbayar sudah diputuskan Pemerintah.

"Kalau misalnya pandemi dicabut, masuk ke endemi dan Pemerintah mengatakan, kita bisa melakukan penjualan (vaksin COVID-19) langsung ke masyarakat ya kan gerai apotek kita cukup besar," ujarnya kepada Health Liputan6.com saat ditemui usai acara HUT Holding BUMN Farmasi di The Tribrata Darmawangsa Jakarta, ditulis Jumat (10/2/2023).

"Itu kan nanti akan kita optimalkan untuk imunisasi berbayar terhadap masyarakat."

Rencana Vaksin COVID-19 Berbayar Tunggu Arahan Pemerintah

Untuk rincian rencana vaksin COVID-19 berbayar, Bio Farma tetap menunggu arahan dari Pemerintah. Saat ini, Pemerintah berfokus melakukan pembelian vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Vaksinasi masyarakat pun masih gratis.

"Intinya, kami menunggu kebijakan Pemerintah (soal vaksin berbayar). Sekarang kan semuanya (vaksinasi) masih (ditanggung) APBN," imbuh Honesti.