Liputan6.com, Jakarta Kompensasi bagi warga terdampak pembangunan Jembatan Cikereteg, Kabupaten Bogor, masih belum jelas. PT Brantas Abipraya selaku kontraktor pembangunan Jembatan Cikereteg, perwakilan Kementerian PUPR dan Muspika Kecamatan Caringin telah melakukan rapat pada Kamis (25/5/2023) sore.
Pertemuan itu menyusul adanya desakan warga terdampak yang menuntut pihak kontraktor maupun Kementerian PUPR bertanggungjawab.
Advertisement
Namun, dalam pertemuan tersebut pihak Kementerian PUPR menyampaikan bahwa tidak ada anggaran kompensasi untuk warga terdampak.
"Sebenarnya tidak ada anggaran (kompensasi), jadi mau dilaporkan dulu dari pihak PU ke pimpinan yang lebih atas lagi," ujar Humas PT Brantas Abipraya, Dodon DR, Kamis, 25 Mei 2023.
Kendati menimbulkan dampak ekonomi dan kerusakan rumah maupun toko, Dodon memastikan pengerjaan kontruksi Jembatan Cikereteg tidak akan dihentikan sementara.
"Kalau pekerjaan dihentikan itu nggak mungkin, karena kami juga dikejar progres," kata dia.
Dodon juga menyampaikan agar masyarakat memaklumi jika sekitar area proyek harus ditutup. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas para pekerja.
"Biasalah karena area kerja kita berdekatan dengan masyarakat yang berniaga, jadi akses mereka ketutup usahanya. Ya namanya area proyek harus kita tutup. Kan membahayakan," tuturnya.
Berapa Nilai Anggaran Jembatan Cikereteg?
Namun, saat ditanya target pembangunan jembatan yang menghubungkan Bogor-Sukabumi ini, Dodon mengaku tidak mengetahui secara pasti.
"Nah itu situasional. Saya nggak bisa menentukan karena kan kita nggak tahu kondisi cuaca. Tapi nggak nyampe setahun lah," ucapnya.
Ketika ditanya nilai anggaran pembangunan Jembatan Cikereteg pun sama, tidak mengetahuinya. Karena pembangunan jembatan ini masuk dalam anggaran tanggap darurat bencana.
"Waduh apalagi bicara anggaran, kami aja (nggak tahu). Proyek ini disebabkan karena bencana alam," ujarnya.
Advertisement
Ruas Jalan Nasional Bogor-Sukabumi Ambles
Diketahui, sebagian ruas jalan nasional Bogor-Sukabumi ambles imbas longsor pada pertengahan Maret 2023.
Untuk mengantisipasi longsor susulan, Kementerian PUPR mengubah gorong-gorong di ruas jalan itu menjadi jembatan permanen.
Warga terdampak pembangunan jembatan Cikereteg, Safrudin Jefri mengatakan apabila Kementerian PUPR tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan bangunan dan bagi yang terdampak ekonomi, lalu kepada siapa warga harus meminta ganti rugi.
"Hasil pertemuan kemarin mereka menjanjikan paling lama 2 minggu akan melaksanakan sosialisasi Kementerian PUPR dengan masyarakat. Karena sebelumnya juga sudah beberapa kali janji, tapi untuk yang sekarang saya pegang janjinya," ucapnya, Jumat (26/5/2023).
