Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan berkas kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Rapat paripurna ini membahas Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebiiakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Rapat kali ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan tanggapan dari pemerintah serta didampingi oleh jajaran Kementerian Keuangan lainnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke-24, Selasa (23/5) seluruh Fraksi di DPR mendukung KEM dan PPKF untuk dibahas lebih lanjut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sri Mulyani mengatakan setelah mendengarkan pandangan Fraksi DPR RI, pemerintah menyadari bahwa penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
"Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro," ujar Sri dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II,Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024, pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3-5,7 persen adalah sesuatu yang realistis. Kinerja ekspor, diharapkan dapat menguat kembali di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan Pemilu yang turut mendorong aktivitas perekonomian. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sementara itu, mengenai indikator dan sasaran pembangunan, terutama terkait target kemiskinan dan pengangguran di tahun 2024, upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dan inklusif. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas. "Dalam jangka pendek, kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024," jelasnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
