Tak Setuju Sistem Pemilu Tertutup, Anies Baswedan: Kemunduran bagi Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Presiden Koalisi Indonesia untuk Perubahan (KPP) Anies Baswedan menegaskan, tidak setuju bila benar Mahkamah Konstitusi (MK) memutus judicial review soal sistem Pemilu kembali menjadi tertutup.

Dia meyakini, saat sistem pemilu dibuat pada tahun 2004 maka pada saat itu adalah titik balik dari majunya demokrasi di Indonesia.

“Kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju dimana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan Demokrasi kita,” kata Anies di kawasan Brawijaya Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Anies percaya, saat Pemilu tetap dijalankan dengan sistem proporsional terbuka artinya memilih calon legislatif dengan menampilkan foto, nama dan tidak hanya logo partai maka dari itu rakyat mempunyai hak yang lebih dalam menentukan siapa wakil rakyatnya.

“Sehingga rakyat punya kesempatan menentukan. Siapa orang yang menjadi pilihannya yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili,” jelas Anies.

Anies pun meyakini, saat MK memutuskan hal yang sebaliknya maka akan terjadi kemunduran demokrasi atau era pra-demokrasi. Apapun caranya, dia ingin demokrasi di Indonesia harus tetap dipertahankan karena kekuasaan ada di tangan rakyat untuk menentukan calonnya dan bukan di tangan partai.

“Kalau jadi tertutup kita kembali ke era pra demokrasi, calon legislatif ditentukan oleh partai dan rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan, jangan sampai dihapus karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat,” dia menandasi.