Korea Selatan Dukung Penuh 5 Poin Konsensus dari ASEAN Terkait Situasi di Myanmar

Pemerintah Korea Selatan mendukung keketuaan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023, termasuk sepenuhnya mendukung 5 Point Consensus dalam upaya penyelesaian situasi politik di Myanmar.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 31 Mei 2023, 01:18 WIB
Pemerintah Korea Selatan mendukung keketuaan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023, termasuk sepenuhnya mendukung 5 Point Consensus dalam upaya penyelesaian situasi politik di Myanmar (Liputan6.com/Teddy Tri Setio Berty).

Liputan6.com, Seoul - Pemerintah Korea Selatan mendukung keketuaan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023, termasuk sepenuhnya mendukung 5 Poin Konsensus dalam upaya penyelesaian situasi politik di Myanmar.

"Tentu saja, pemerintah Korea Selatan sepenuhnya mendukung dengan sangat kuat 5 Poin Konsensus dalam penyelesaian situasi di Myanmar," ujar Kim Dong Bae, Wakil Direktur Jenderal ASEAN dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korsel, dalam pemaparannya bersama 13 jurnalis yang terpilih dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, di di Kemlu Korea Selatan, Selasa (30/5/2023).

"Saya sendiri pernah bekerja di Myanmar, Kedutaan Besar Korea Selatan saat itu masih berumur 10 tahun, Myanmar sedang dalam masa transisi dari peran militer ke peran sipil. Sayangnya situasinya berubah dengan cepat."

Kim Dong Bae berharap bisa melihat situasi yang semakin baik di Myanmar.

"Agar adanya pemulihan dan situasi politik yang membaik dengan cepat. Dan tentunya negara-negara lain termasuk AS, Jepang dan juga negara-negara Eropa serta Australia akan membantu Myanmar untuk kembali ke jalur demokrasi."

"Dan di sisi lain, kami sekarang secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan kami untuk warga di sana. Disampaikan melalui organisasi internasional seperti UNDP, UNHCR, dan lain-lain."

"Kami akan terus melakukannya. Korea di masa lalu juga mengalami masalah serupa, kediktatoran militer. Tetapi kami melakukan cara kami untuk mengedepankan demokrasi. Jadi kami tahu dan kami paham rasanya ada di situasi tersebut."


Bertemu Menlu Korea Selatan, Menlu Retno Bahas Isu Myanmar dan ASEAN

Pernyataan pers Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pertemuan bilateral yang dilakukan Presiden Jokowi dengan empat negara di sela-sela kegiatan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, NTT. (Liputan6/Benedikta Miranti)

Lima poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, hingga saat ini belum kunjung terlaksana.

Junta Myanmar masih menolak menaati kelima poin tersebut sebagai upaya ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari 2021.

Kelima poin konsensus itu di antaranya adalah penghentian semua bentuk kekerasan di Myanmar dan upaya semua pihak dalam menahan diri sepenuhnya. Selain itu juga segera dimulainya dialog konstruktif di antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat, fasilitasi mediasi proses dialog utusan khusus Ketua ASEAN dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Kemudian ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management) dan utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual dari Ibu Kota Seoul, Korea Selatan, Jumat (31/3), menjelaskan isu Myanmar ikut dibahas dalam pertemuan Komisi Bersama Indonesia-Korea Selatan, terutama dengan Menteri Luar Negeri Park Jin.

"Saya sampaikan pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk membantu mengatasi krisis politik di Myanmar melalui impelementasi lima poin konsensus. Saya kembali meminta Korea sebagai mitra ASEAN untuk mendukung implementasi lima poin konsensus," kata Retno.


Seputar Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea

Indonesian Next Generation Journalist Network (FPCI)

Tahun ini, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation kembali menyelenggarakan Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2, setelah sukses di tahun sebelumnya.

Program ini merupakan wadah bagi jurnalis profesional di Indonesia untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan Indonesia-Korea yang masih kurang terjamah karena keterbatasan akses informasi.

Pada pembukaan dan workshop pertama Founder and Chairman of FPCI, Dino Patti Djalal menyampaikan sambutannya secara virtual.

Dino Patti Djalal menyambut ke-15 jurnalis terpilih dalam program tahun ini.

"Program ini terselenggara atas kerja sama FPCI bersama Korea Foundation. Tujuan utama program ini adalah membangun kemitraan strategis antara Indonesia-Korea lewat level people to people," kata Dino Patti Djalal, Jumat (26/8/2022).

"Indonesia dan Korea punya potensi luar biasa dan hubungan dekat. Ini jadi kesempatan luar biasa bagi jurnalis Indonesia tahu lebih dalam soal Korea. Ini akan jadi program yang menyenangkan. Nantinya para jurnalis akan mengunjungi Korea, dan peserta tahun sebelumnya telah mengunjungi Korea Selatan."

"Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada jurnalis yang terpilih," ujar Dino Patti Djalal.

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya