Liputan6.com, Jakarta Keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas masih tak kunjung ada selesai. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menegaskan pihaknya tetap tidak memberikan rekomendasi impor KRL bekas sebagaimana hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau impor KRL bekas, Kemenperin masih berpegang teguh pada hasil koordinasi dengan Menko Marves, masih itu bahwa reviu BPKP jadi acuannya," kata dia melansir Antara, Rabu (31/6/2023).
Advertisement
Keputusan Kemenperin dikatakan sejalan dengan arahan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Ketua Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang tengah mendukung produksi dalam negeri.
"Seingat kami Pak Menko Marves arahannya produksi dalam negeri," katanya pula.
Dia bahkan memastikan industri dalam negeri siap dan mampu untuk memproduksi armada transportasi massal itu. Daripada impor, dia meminta PT KCI untuk bisa memperbaiki manajemen alur kereta dan penumpang. Masalah penumpukan penumpang yang dikeluhkan seharusnya bisa diperbaiki di sistem manajerial KCI.
"Saya kan anak kereta, saya paham itu. KCI tolong dong perbaiki. Kan ada beberapa rangkaian yang harus diatur manajemen alur penumpangnya, alur keretanya," katanya lagi.
Febri menambahkan, pada dasarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kementerian Perindustrian siap menjalankan arahan Menko Marves.
"Kalau KRL impor bekas kami belum mengeluarkan izin, kami masih berpegang pada hasil rapat koordinasi Menko Marves bahwa hasil reviu BPKP yang menyatakan bahwa tidak perlu impor KRL bekas, masih sampai sejauh ini," kata Febri.
Kata Menko Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan Pemerintah akan segera mengumumkan rencana impor KRL bekas Jepang.
Saat ini, pihaknya sedang menunggu hasil laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait impor KRL tersebut. Kemudian, Kemenko Marves akan segera mengadakan rapat untuk menentukan jadi tidaknya impor KRL.
"KRL kita tunggu saja hasil audit BPKP, nanti malam mereka brief saya. Nanti kita bikin rapat, kemudian kita umumkan gampang kok," katanya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Lebih lanjut, pihaknya akan meminta seluruh data laporan BPKP. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada audit ulang. Adapun dari hasil review BPKP terakhir, dinyatakan tidak direkomendasikan untuk mengimpor KRL.
"Saya belum pernah dilaporin. Jadi semua yang kita lakukan basisnya data, saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data mengatakan begitu ya begitu (sesuai data)," ujar Luhut.
Advertisement
Tunggu Restu
Sebelumnya, kepastian impor KRL bekas dari Jepang disebut-sebut tinggal menunggu restu dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Untuk memutuskan impor KRL, perlu ada satu kali rapat lagi antara pemangku kepentingan di pemerintah menyoal ini.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap kalau keputusan itu bisa saja diambil. Bahkan, dia menyebut telah mengantongi lampu hijau untuk impor, hanya saja masih perlu dibahas dalam satu rapat lagi.
Tak hanya itu, pria yang karib disapa Tiko ini mengaku telah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, mengingat BPKP tak merekomendasikan pemerintah melakukan impor KRL bekas.
KCI Tunggu Hitungan BPKP
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter tengah menunggu hasil asesmen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait jumlah pasti unit KRL yang dibutuhkan. Menyusul, perlu adanya pemenuhan kebutuhan dari 10 rangkaian KRL (trainset) yang akan pensiun tahun ini.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengungkapkan, usai ada rekomendasi dari BPKP atas rencana impor KRL bekas dari Jepang, pihaknya langsung melakukan asesmen. Utamanya, menyoroti jumlah pasti pemenuhan kebutuhan KRL.
Bisa dibilang, ini akan memastikan berapa jumlah yang bisa dilakukan retrofit, unit KRL baru, maupun unit KRL yang bisa di impor dari Jepang. Dia mengatakan, proses asesmen untuk menentukan rangkaian yang akan di-retrofit tengah berjalan.
"Itu perlu asesmen (jumlah yang diretrofit), makanya INKA saat ini bersama KAI Commuter di Depo Depok dan Depo kami yang lain itu kereta-kereta kami dilakukan asesmen untuk melakukan apakah kereta itu bisa diretrofit, sedang dilakukan kajian," katanya di Kantor Pusat KAI Commuter, Jakarta, Senin (29/5/2023).
"Sehingga nanti kebutuhan efektifnya, apa namanya, KRL ini bisa dilihat secara data juga ya dari kebutuhan untuk pengguna, ataupun kebutuhan untuk perawatan, dan nanti pemenuhan dari sisi kebutuhan sarananya," sambung Anne.
Informasi, sebelumnya Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap kalau jumlah trainset yang perlu diimpor adalah sebanyak 12 trainset. Hanya saja, keputusannya masih perlu menunggu satu kali rapat lagi bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti diketahui, Kemenko Marves dan Kementerian Perindustrian sendiri merekomendasikan untuk melakukan retrofit rangakaian KRL yang sudah digunakan. Sejalan dengan hasil reviu BPKP yang tak merekomendasikan impor barang tidak baru (KRL bekas) dari Jepang.
Advertisement
