Ketua MK soal Putusan Sistem Pemilu: Apa yang Bocor, Kalau Belum Diputus?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan tidak ada kebocoran putusan perubahan sistem pemilu legislatif (Pileg) menjadi proporsional tertutup. Menurut dia, MK belum memutuskan perkara tersebut.

"Apa yang bocor kalau belum putus?," kata Anwar kepada wartawan di Monumen Nasional Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Dia menjelaskan bahwa perkara terkait sistem pemilu belum dimusyawarahkan dan baru sampai ke tahap kesimpilan pada 31 Mei 2023. Setelah itu, barulah sembilan hakim MK menggelar musyawarah untuk menentukan putusan.

"Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk tentukan apa putusannya. Tunggu saja," jelasnya.

Anwar memastikan bahwa hakim MK akan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil putusan. Dia menyebut putusan MK akan diterbitkan dalam waktu dekat."Pokoknya MK akan mempertimbangkan segala sesuatu. Tunggu saja," ujar dia.

"Pengujian ya batas waktunya tidak ada. Tergantung para pihak. Tekait UU Pemilu khusus mengenai proporsional tertutup dan terbuka itu pihak terkaitnya sekitar 15," sambung Anwar.

Sebelumnya, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku sudah mengetahui nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau kembali memilih tanda gambar partai saja.

Menurut dia, pada putusannya nanti hakim MK akan memiliki pendapat yang terbelah soal putusan tersebut.

"Jadi putusan kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," kata Denny Indrayana dalam keterangan tertulis yang disiarkan via media sosial pribadinya, Minggu (28/5/2023).