Liputan6.com, Jakarta - Surat undangan rapat koordinasi dari Gubernur Bali Wayan Koster mengenai pariwisata di Bali dan mendapatkan arahan dari Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri viral di media sosial. Gubernur Bali Wayan Koster pun angkat bicara mengenai hal tersebut.
“Saya laksanakan rapat koordinasi karena arahan dan perintah Presiden ke-5 Megawati, beliau sangat perhatian kepada pariwisata dan budaya Bali seperti disampaikan saat seminar Bali 100 tahun ke depan,” ujar Gubernur Bali Koster di Denpasar, Rabu, 31 Mei 2023 dikutip dari Antara, Kamis (1/6/2023).
Advertisement
Pada rapat koordinasi itu, Koster menyadari surat undangan yang mewajibkan bupati/wali kota hadir atau jika tidak akan dilaporkan ke Megawati Soekarnoputri itu ramai dibahas di media sosial.
Koster menuturkan, hal ini merupakan bentuk kecintaan Megawati akan perkembangan pariwisata Bali belakangan, mengingat ulah wisatawan mancanegara semakin nyeleneh. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali harus membuat surat edaran mengenai kewajiban dan larangan untuk mereka.
“Jadi buat saya arahan Bu Megawati luar biasa, jarang seorang tokoh nasional memiliki kepedulian, bahkan langsung disampaikan kepada kepala daerah untuk membangun daerah, saya sangat berterima kasih, jadi jangan ditanggapi lain,” tutur dia.
Adapun dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Bali Koster menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2003 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara yang akan dilaporkan kepada Megawati Soekarnoputri yang juga mengawasi kegiatan ini.
Pada surat undangan yang viral itu, disebutkan pula bupati/wali kota wajib hadir dan berdasarkan pantauan langsung Bupati Badung, Jembrana, Bangli dan Gianyar absen dan diwakili oleh wakil bupati.
“Ini semua hadir, bupati, dan wakil bupai itu dianggap satu paket, kalau yang dibawahnya hadir itu tidak bisa. Dan ini dilaporkan (ke Megawati Soekarnoputi) apa adanya,” ujar Koster.
Viral di Medsos Surat Undangan Rapat Gubernur Bali untuk Wali Kota dan Bupati, Atas Aragan dari Presiden ke-5 RI
Sebelumnya, sebuah surat undangan rapat dari Gubernur Bali Wayan Koster kepada sejumlah orang beredar di internet.
Surat undangan rapat koordinasi tersebut menyoroti maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali yang dianggap tidak pantas, tidak sopan, kasar, melakukan aktivitas usaha dan melanggar peraturan dan perundang-undangan.
Uniknya, dalam undangan rapat yang viral di medsos tersebut, sang gubernur mendapatkan arahan dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri untuk membahas masalah ini bersama para peserta rapat.
Surat undangan ini pun viral di media sosial, termasuk Twitter, diunggah oleh akun @PartaiSocmed.
Dalam cuitannya, Partai Socmed menggunakan narasi, "Presiden kita sekarang ini Pak Jokowi atau Ibu Megawati? Bayangkan apa jadinya jika ada Gubernur lain yang mengeluarkan surat spt ini atas arahan Presiden ke-6 Republik Indonesia? Tapi bagus juga karena gara-gara Bu Mega, sekarang mulai ada ketegasan terhadap wisatawan asing di Bali."
Masih dari unggahan undangan viral yang diduga dikirimkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster tersebut, ia mengundang sejumlah pihak untuk hadir rapat koordinasi pada Rabu, 31 Mei 2023, tanpa diwakili.
Sejumlah pihak yang diundang antara lain adalah Wali Kota/ Bupati se-Bali. Ia kembali menyebut nama Ibu Megawati Soekarnoputri dalam undangan tersebut.
".... Saya perlu menyampaikan bahwa Presiden ke-5 RI, Ibu Prof Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri menegaskan Saudara wajib untuk hadir tanpa mewakilkan," katanya.
"Saya diperintahkan untuk melaporkan bagi Saudara yang tidak hadir kepada Beliau, sebagai bentuk perhatian serius Beliau terhadap berbagai perilaku wisatawan mancanegara yang mencoreng nama baik Bali," katanya dalam undangan rapat koordinasi yang viral itu.
Unggahan dari @partaisocmed itu pun dilihat lebih dari 900 ribu kali, mendapatkan 1.512 Retweet, dikutip hingga 384 kali, dan disukai hampir 6.000 kali.
Advertisement
Komentar Warganet
Warganet pun mengunggah komentar atas hal ini. Mereka menyoroti perihal Gubernur Bali yang mendapatkan arahan langsung dari Ibu Mega alih-alih dari Presiden Joko Widodo.
"Aneh juga, sistem birokrasi pemerintahan daerah jika seperti itu. Undangan ditujukan kepada para Walkot/ Bupati tapi surat rujukannya adalah perintah Ketua Partai yang disebut sebagai Presiden ke-5. Apakah ini bisa juga disebut sebagai Reinventing Government?" kata pemilik akun Twitter @joh***.
Pengguna lain menyoroti hal serupa. "Mengapa gub aktif baru bergerak setelah mendapat arahan mantan presiden?" kata akun @irw***.
Warganet lain juga menyoroti masalah administrasi kepemerintahan dalam surat undangan rapat koordinasi tersebut.
"Karena ini kaidah kenegaraan, walaupun prinsipnya betul, tetap ga bisa ditolerir dong problem administratif spt ini. Ini sih sama aja meniadakan Presiden. Blunder fatal pak," kicau @bin***.
