Liputan6.com, Tangerang Selatan Fungsi dan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM demi mengakselerasi peningkatan kelas pelaku UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan selama ini mayoritas pelaku UMKM masih belum memiliki rencana bisnis (bisnis plan) yang terukur. Akibatnya sebagian besar UMKM terjebak dalam model bisnis konvensional dan tidak berkembang.
Advertisement
"Jadi strategi besar kita adalah mendorong UMKM untuk berevolusi dan tidak terus-menerus memproduksi di sektor berteknologi rendah. Kita harus mulai masuk ke produk berbasis kreativitas dan berbasis teknologi," ujar Menkop UKM Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) PLUT-KUMKM Tahun 2023 di Hotel Mercure, Tangerang Selatan, Rabu (31/5).
Dalam Rakor PLUT-KUMKM ini dihadiri para deputi di KemenKopUKM di antaranya Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Deputi Bidang UKM Hanung Harimba Rachman, Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian Deputi Bidang Koperasi Bagus Rachman, dan sejumlah pejabat dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM).
Untuk mencapai target itu, kata MenKopUKM, peran dari PLUT harus diperbesar. Para pendamping dan pengelola PLUT harus mengarahkan para pelaku UMKM untuk dapat berinovasi dan menciptakan market baru dengan peningkatan daya saing produknya.
MenKopUKM Teten Masduki meminta para pendamping dan pengelola PLUT bisa mendorong pelaku UMKM menciptakan produk-produk berkualitas berbasis keunggulan di setiap wilayahnya. Di sisi lain pendamping dan pengelola PLUT diharuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanannya termasuk dalam hal proses produksi UMKM.
"Kami punya agenda besar untuk melakukan transformasi UMKM dari yang berteknologi rendah ke teknologi yang tinggi. Kami juga sedang mendorong UMKM agar skala usahanya naik dengan melakukan transformasi digital," katanya.
MenKopUKM juga berharap pola pikir pelaku UMKM bisa diubah untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya skala usaha UMKM akan meningkat dengan cepat manakala terhubung dengan rantai pasok industri.
Dijelaskan bahwa saat ini UMKM yang terhubung dengan rantai pasok industri besar baru sekitar 7%. Padahal di negara tetangga seperti Vietnam, justru jumlah UMKM yang terhubung ke industri besar sudah mencapai 24%.
Oleh karena itu, MenKopUKM berharap peran tenaga pendamping dan pengelola PLUT-KUMKM dapat terlibat lebih aktif dalam mengubah cara pandang berusaha dari para pelaku UMKM agar tidak lagi berproduksi sendiri-sendiri dengan skala kecil.
"Penting bagi kita untuk mendampingi mereka selain untuk mulai berproduksi berbasis teknologi juga perlu mengarahkan mindset agar usaha mereka berbasis industri," ucap MenKopUKM.
Di tempat yang sama Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menambahkan Rakor PLUT-KUMKM ini diikuti oleh 174 orang yang merupakan pengelola dan konsultan pendamping dari 87 PLUT-KUMKM yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam Rakor PLUT-KUMKM ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara KemenKopUKM yang diwakili Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pos Indonesia (Persero), PT Promedia dan PT Erajaya Swasembada Tbk. Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi layanan pada PLUT-KUMKM.
Yulius berharap kedepan PLUT-KUMKM dapat secara mandiri melakukan berbagai kegiatan pendampingan kepada UMKM tanpa menggantungkan pembiayaan dari pemerintah. Oleh sebab itu dia meminta agar para pendamping dan pengelola PLUT-KUMKM mampu berinovasi dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan berbagai program pendampingan UMKM.
"Tanpa dukungan pembiayaan dari Pemda setempat tidak mungkin jalan, untuk itu ke depan PLUT kita dorong legalitas UPTD dan bahkan BLUD agar tidak ada ketergantungan dengan APBN/APBD," ucapnya.
(*)
