Liputan6.com, Jakarta - Senat Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 1 Juni 2023 telah tetapkan untuk mengambil Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menaikkan plafon utang pemerintah USD 31,4 triliun. Hal itu terjadi dengan hanya empat hari tersisa untuk mengesahkan langkah tersebut dan mengirimkannya ke Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani sehingga cegah gagal bayar.
Dikutip dari Yahoo Finance, Partai Demokrat dan Partai Republik di majelis berjanji untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mempercepat RUU yang dinegosiasikan oleh Biden dan Ketua DPR AS dari Partai Republik Kevin McCarthy yang akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025 dengan imbalan pembatasan pengeluaran.
Advertisement
Masih harus dilihat apakah anggota kaukus masing-masing, terutama anggota Partai Republik garis keras yang marah karena RUU itu tidak memasukkan pemotongan pengeluaran yang lebih dalam akan memakai aturan rahasia Senat untuk mencoba memperlambat pengesahannya.
Departemen Keuangan AS memperingatkan tidak akan dapat membayar semua tagihannya pada 5 Juni 2023 jika Kongres gagal bertindak.
DPR yang dikuasai Partai Republik pun meloloskan RUU pada Rabu malam dengan suara 314-117. McCarthy kehilangan dukungan dari pulihan rekannya dari Partai Republik.
“Begitu RUU ini mencapai Senat, saya akan bergerak untuk membawanya ke lantai sesegera mungkin,” ujar Majority Leader, Chuck Schumer.
Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell juga beri isyarat bekerja dengan cepat dan mendukung RUU tanpa penundaan.
Adapun Partai Demokrat mengendalikan Senat dengan selisih tipis 51-49. Secara aturan membutuhkan 60 suara untuk memajukan sebagian besar undang-undang yang berarti setidaknya sembilan suara Republik diperlukan untuk meloloskan sebagian besar tagihan termasuk kesepakatan plafon utang.
Anggota Parlemen Tak Mau AS Hadapi Gagal Bayar Utang
Tindakan itu hadapi tentangan dengan sejumlah anggota Partai Republik memangkas pengeluaran tidak lebih dari dalam. Di sisi lain, beberapa anggota Partai Demokrat menentang persyaratan kerja baru yang dikenakan pada beberapa program anti kemiskinan. Namun, sebagian besar anggota parlemen mengakui kalau tidak dapat menerima prospek gagal bayar.
Schumer dan McConnel bekerja di belakang layar untuk cegah lawan membangun penghalang procedural yang akan menunda perjalanan.
Setiap perubahan Senat pada RUU pada tahap ini berarti harus kembali ke DPR untuk pengesahan terakhir, penundaan yang dapat membuat gagal bayar pemerintah AS yang pertama kalinya menjadi kenyataan.
Kepada CBS News, Senator Republik Rand Paul menuturkan tidak akan menggunakan prosedur parlementer untuk menunda tindakan.
Namun, seorang Republikan lainnya Mike Lee akan mencoba memperlambatnya. Ia menentang RUU tersebut, tetapi tidak mengulangi ancamannya untuk mencoba menundanya. Ia mengeluh negosiator Republik dengan kompromi yang lemah terhadap Demokrat.
Adapun RUU itu disusun bersama selama berminggu-minggu negosiasi intensif antara pengganti Biden dan ketua DPR Kevin McCarthy. Argumen utamanya adalah tentang pengeluaran untuk beberapa tahun ke depan untuk program diskresioner seperti perumahan, pendidikan dan penelitian medis yang ingin dipangkas secara mendalam oleh Partai Republik sambil mencari pendanaan untuk militer, veteran dan kemungkinan keamanan perbatasan.
Advertisement
Dampak Potensi Gagal Bayar Utang
Adapun perkiraan Kantor Anggaran Kongres nonpartisan akan menghemat USD 1,5 triliun selama 10 tahun. Itu di bawah penghematan USD 4,8 triliun yang diinginkan oleh Partai Republik dalam RUU yang mereka lewati DPR pada April. Selain itu juga di bawah defisit USD 3 triliun yang diusulkan anggaran Biden untuk kurangi defisit selama waktu itu melalui pajak baru.
Terakhir kali Amerika Serikat hampir gagal bayar adalah pada 2011. Kebuntuan itu memukul pasar keuangan menyebabkan penurunan peringkat kredit pemerintah untuk pertama kalinya dan mendorong biaya pinjaman negara.
Adapun gagal bayar utang akan memicu konsekuensi keuangan yang meluas, memicu resesi yang akan menimpa semua orang mulai dari warga miskin yang bergantung pada bantuan pemerintah hingga warga lanjut usia yang harapkan dana pensiun. Selain itu, jaminan sosial dan investor wall street yang kaya dengan portofolio saham dan obligasi.
