Awasi Hoaks Pemilu 2024, Koordinasi dan Sinkronisasi Semua Pihak Dianggap Krusial

Liputan6.com, Jakarta - Digitalisasi mulai menyebar ke berbagai sektor termasuk politik. Peserta Pemilu 2024 sudah mulai melakukan kampanye dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kecanggihan AI ini cenderung sulit terdeteksi. Maka, pelaksanaan kampanye dengan AI perlu memperhatikan aturan-aturan dasar kampanye dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Dalam pelaksanaan kampanye menggunakan AI, penting untuk memiliki koordinasi dan sinkronisasi kewenangan dari kementerian dan lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mengawasi dan mengantisipasi hoaks dan disinformasi jelang Pemilu 2024.

"Nah ini sebetulnya sudah pernah diinisiasi pemilu 2014, 2019, saya ingat betul itu ada semacam kelompok kerja bersama ya, Bawaslu bekerja sama dengan pengelola atau pemilik platform media sosial. Mereka bekerja sama juga dengan Kominfo dengan KPU," ujar Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam virtual class bertajuk "Waspada Hoaks Gunakan AI Makin Sulit Dikenali “Hoaks with AI”" (31/5/2023).

Namun, dalam penerapannya seringkali terjadi benturan kewenangan atau otoritas antara lembaga dan kementerian. Hal ini membuat efektivitas penanganan hoaks menjadi tidak maksimal. 

"Nah menurut saya ini yang harus jadi evaluasi dan refleksi untuk pemilu 2024," kata Fadli.

Selain itu, Fadli mengatakan bahwa penangkalan hoaks dan disinformasi dalam proses Pemilu juga dipermudah dengan adanya organisasi pengecekan fakta, media, dan working grup. Adapun KPU dan Bawaslu juga ikut terlibat dalam penanganan hoaks dan disinformasi.

"Jadi saya sebetulnya, sepakat ya, bahkan dalam beberapa inisiatif (penanganan hoaks) juga mengarah ke sana. Tinggal bagaimana konsistensi dan komitmen dari masing-masing lembaga bisa memaksimalkan inisiatif itu," katanya mengakhiri.